Ormas vs Partai: Menakar Pencalonan Ketua Al Washliyah Sumatera Utara pada Pilgubsu 2013

Pencalonan ketua Al Washliyah Sumatera Utara, Drs. H. Hasbullah Hadi, SH, M.Kn, pada memontum Pilgubsu 2013 mendatang, tentu saja akan menorehkan “sejarah baru” bagi perjalanan panjang Al Washliyah sebagai organisasi terbesar di Sumatera Utara. Memang, dalam dinamika politik Sumatera Utara, pencalonan tersebut bukanlah sejarah baru, karena Al Washliyah bukan untuk pertama kalinya mengatarkan kadernya ke kancah pertarungan politik.

Selain kader-kader yang duduk sebagai anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota sepanjang tahun, Al Washliyah tercatat pernah mengantarkan Drs. H. Abdul Halim Harahap (alm) sebagai anggota DPD yang mewakili Sumatera Utara di Senayan, bahkan merupakan calon yang meraih suara terbanyak. Tapi, dalam arena memperjuangkan kadernya menjadi orang nomor satu di Sumatera Utara, pencalonan ketua Al Washliyah tersebut bisa dianggap sebagai sejarah baru.

Tekad Al Washliyah mengusung Hasbullah Hadi setidaknya bisa dilihat berdasarkan hasil keputusan Rakerwil II Al Washliyah Sumatera Utara yang diselenggarakan pada tanggal 31 Maret 2012. Hasil rapat tersebut melahirkan sebuah “keputusan bulat,” mendukung Hasbullah Hadi sebagai satu-satunya calon pada momentum Pilgubsu 2013, serta meminta kepada seluruh organ bagian dan para kader untuk turut memperjuangkannya; akan ada sanksi organisasi jika keputusan tersebut tidak diindahkan.

Pengurus Al Washliyah beserta organ bagiannya tentu sangat menyadari sosok Hasbullah Hadi sebagai vigur yang tidak bisa dipisahkan dari Partai Demokrat, karena saat ini ia merupakan salah satu anggota DPRDSU dari partai pemenang pemilu tersebut. Untuk itu, mengusung Hasbullah Hadi melalui jalur independen merupakan langkah mutlak yang harus segera ditempuh.

Dengan menempuh pencalonan melalui jalur independen, pertanyaan tentang “Hasbullah Hadi atau Demokrat?” yang bisa dipastikan muncul dari kalangan kader segera terjawab. Akan tetapi, pertanyaan lainnya yang juga bisa dipastikan muncul, tentang “mungkinkah Hasbullah Hadi mendapat dukungan penuh dari kader dan warga Al Washliyah?” agaknya akan menjadi pertanyaan yang sulit dijawab mengingat sturktur kepengurusan Al Washliyah diisi oleh vigur-vigur sentral yang datang dari berbagai partai.

Dengan kata lain, Al Washliyah tidak bisa sepenuhnya bergantung pada konsepsi “atas nama kader,” tapi harus mempertimbangkan secara matang posisi para kadernya yang selalu diumabang sebagai kader yang “tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana”. Narasi singkat ini ditulis untuk mendiskusikan kondisi dimaksud guna sesederhana mungkin mengukur peluang Al Washliyah melalui pencalonan Hasbullah Hadi pada Pilgubsu 2013 mendatang.

Al Washliyah dalam Kancah Politik

Membincang Al Washliyah dalam skala nasional memang tidak seapik perbincangan di Sumatera Utara sebagai tanah kelahirannya. Jika dibuat semacam segmentasi, sungguhpun organisasi ini terdaftar sebagai organisasi berskala nasional yang sejajar dengan organisasi besar Islam lainnya, seperti NU dan Muhammadiyah, namun dalam konteks jamaah agaknya Al Washliyah hanya berkembang subur di Sumatera Utara.

Kondisi ini penting ditekankan karena massa—yang disebut Huntington dalam The Political Order seperti pisau bermata dua—marupakan logika demokrasi yang tidak terbantah, sehingga untuk melihat kekuatan politik Al Washliyah dalam skala nasional, ‘massa’ (baca: anggota) Al Washliyah akan menjadi tolak ukur paling penting. Dalam keadaan demikian, harus diakui secara jujur bahwa Al Washliyah hampir tidak mendapatkan tempat dalam pertarungan politik berskala nasional. Memang kondisinya tidak jauh lebih buruk dari keadaan tersebut, karena pada kenyataannya pernah tercatat nama KH. Azidin, mantan pengurus besar Al Washliyah, sebagai salah satu anggota DPRRI dari partai demokrat pada periode awal pemerintahan SBY.

Keadaannya akan berbeda jauh jika sepak terjang Al Washliyah dilihat dengan batasan teritorial Sumatera Utara. Di sini, Al Washliyah menempati “singgasana raja,” menjadi “Singa garang” di tanah kelahirannya. Al Washliyah tidak saja berprestasi dalam pertarungan politik, tapi amat diperhitungkan dalam setiap momentum pertarungan tersebut.

Bahkan, yang cukup menggelitik, para petarung-petarung politik tidak ragu untuk mengaku atau diklaim sebagai warga Al Washliyah demi mendapat dukungan dari organisasi terbesar di Sumatera Utara ini. Selain memiliki puluhan kader yang menduduki “bangku basah” di gedung parlemen, Al Washliyah juga dianggap mengukir prestasi dengan keberhasilanya mengantarkan kemenangan sejumlah kepala daerah di Sumatera Utara. Paling tidak, bisa dicatatkan dua nama kepala daerah, Abdillah Ak, MBA (Walikota Medan) dan H. Syamsul Arifin, SE (Gubernur Sumatera Utara) yang pernah “dimenangkan” dengan mendapat dukungan penuh Al Washliyah.

Sungguhpun Al Washliyah memiliki sejarah cemerlang di hampir setiap pertarungan politiknya di seantero Sumatera Utara, bisa diasumsikan keberhasilan Al Washliyah mengantarkan Abdul Halim Harahap ke kursi DPDRI periode 2004-2009 sebagai titik puncak kegemilangan sejarah tersebut.

Asumsi ini setidaknya bisa dibangun dengan dua alasan. Pertama, Abdul Halim Harahap lebih dari sekedar ketua Al Washliyah ketika itu, tapi juga merupakan kader terbaik yang memiliki trade record cukup membanggakan sepanjang karirnya di Al Washliyah.

Kedua, Abdul Halim Harahap merupakan kader yang diusung secara independen dengan kekuatan penuh Al Washliyah dan tidak pernah bersentuhan dengan partai politik manapun. Menariknya, pasca kemenangan Abdul Halim Harahap, kader-kader Al Washliyah mulai bermunculan dalam bursa politik Sumatera Utara dan cukup percaya diri untuk mengaku diri sebagai “kader Al Washliyah.”

Sejenak beranjak dari sejarah di atas, Al Washliyah agaknya ingin kembali mengukir sejarah baru dengan mencalonkan Hasbullah Hadi dalam momentum Pilgubsu 2013 mendatang. Terlepas apapun alasannya, pencalonan tersebut dinilai wajar dan bisa dimengerti sebagai reaksi Al Washliyah untuk ‘unjuk gigi’ di kampung halamannya. Betapa tidak, Al Washliyah sebagai organisasi Islam terbesar di Sumatera Utara sejauh ini hanya menjadi pengantar “para pemenang,” tapi belum pernah menjadi “pemenang” di tanah kelahirannya sendiri. Pilgubsu 2013 kelhatannya ingin  dijadikan sebagai momentum yang tepat membuktikan (baca: mengukur kekuatan) Al Washliyah untuk bisa menjadi ‘pemenang’.

Menakar Kekuatan Al Washliyah

Jika logika demokrasi adalah “massa” sebagaimana pernah disinggung di atas, maka untuk menjadi “pemenang” dalam pertarungan politik, Al Washliyah harus mampu mengukur kekuatan massa yang dimilikinya. Sampai di sini akan ditemukan satu kemusykilan, bahwa anggota Al Washliyah tidak terdata atau tercatat secara baik.

Besarnya organisasi ini di Sumatera Utara pada kenyataannya tidak didukung dengan kuantitas yang jelas, tapi kerap bergantung pada pengakuan dan “nama besar” semata. Dengan kata lain, besarnya Al Washliyah sejauh ini hanya bisa diukur dengan sekedar pengakuan orang-orang tertentu dan animo bahwa Al Washliyah merupakan organisasi terbesar di Sumatera Utara.

Memang, besarnya Al Washliyah di Sumatera Utara terbilang unik. Meski tidak memiliki data yang jelas tentang jumlah anggotanya, tetap saja sulit menyebut organisasi ini sebagai organisasi kecil yang tidak diperhitungkan di Sumatera Utara.

Dalam sebuah penelitian yang pernah penulis lakukan, pada kasus-kasus tertentu di daerah yang menjadi basis Al Washliyah, untuk sementara masyarakat awam Al Washliyah bahkan lebih dari sekedar organisasi tapi telah mengkristal menjadi sebuah “teologi.” Ketika ditanya ‘apakah Islam itu?’, mereka akan menjawab ‘Islam itu Al Washliyah’. Sekali lagi penting ditekankan di sini, bahwa kondisi di atas hanya berlaku pada kalangan tertentu yang tergolong awam.

Nama besar Al Washliyah di Sumatera Utara juga bisa dimengerti sebagai konsekuensi logis dari melekatnya kultur Sumatera Utara pada organisasi ini. Hasan Asari, dalam Modernisasi Islam yang pernah ditulisnya, menyebutkan sejarah berdirinya Al Washliyah tidak terlepas dari konfigurasi sosial, politik dan demografi Sumatera Utara, bahkan berbagai bentuk kegiatannya seringkali dirumuskan untuk meresponi fakta-fakta tersebut sebagai basis pergerakannya. Dengan demikian, sangat wajar jika organisasi ini bisa menjadi organisasi Islam terbesar di Sumatera Utara, karena pertumbuhan dan perkembangannya hampir “berbanding lurus” dengan kultur masyarakat Sumatera Utara.

Namun demikian, penting diingat bahwa dalam kompetisi politik tidaklah cukup sekedar mengandalkan nama besar sebagai modal bertarung, tapi butuh perhitungan matematis untuk bisa mengukur seberapa besar kekuatan Al Washliyah dalam kompetisi tersebut.

Pada tataran ini Al Washliyah butuh perjuangan maksimal mengingat massa yang dimilikinya tidak terukur secara pasti. Ketidak pastian tersebut bukan berarti Al Washliyah tidak memiliki basis massa yang jelas, namun ketidakpastian tersebut berkaitan dengan kuantitas massa Al Washliyah yang tidak terukur secara kongkrit sehingga sulit menyebutnya lebih unggul dari yang lain. Keadaan ini bisa penulis gambarkan dengan sebuah ungkapan: “so pasti Al Washliyah besar di Sumatera Utara, tapi tidak pasti seberapa besar Al Washliyah di sana”.

Terlepas dari keadaan di atas, penulis ingin menekankan sejumlah cara pandang untuk kemudian bisa dijadikan sebagai tolak ukur kekuatan masif Al Washliyah:

Pertama, keberadaan warga Al Washliyah. Meski tidak memiliki data yang jelas tentang kuantitas anggotanya, eksistensi warga Al Washliyah di Sumatera Utara agaknya masih tetap diperhitungkan. Memang sulit mencari tolak ukur bagaimana kemudian seseorang dapat disebut sebagai warga Al Washliyah.

Dalam kasus tertentu seseorang mengaku sebagai warga Al Washliyah karena hidup di lingkungan berkultur Al Washliyah, namun pada kasus yang lainnya setiap orang bisa saja mengaku sebagai warga Al Washliyah karena pernah belajar di sekolah-sekolah milik Al Washliyah. Selain hidup di lingkungan berkultur Al Washliyah dan pernah belajar di sekolah-sekolah Al Washliyah, berbagai majelis ta’lim yang dikelola oleh orang-orang Al Washliyah juga bisa dijadikan sebagai tolak ukur warga Al Washliyah.

Kedua, keberadaan kader Al Washliyah. Berbeda dengan warga dalam makna yang sangat umum, keberadaan kader Al Washliyah sesungguhnya jauh lebih terukur. Kader adalah warga Al Washliyah yang paling ril karena tidak semua warga dapat disebut kader, tapi kader secara otomatis akan menjadi warga Al Washliyah. Pada aspek ini, IPA dan HIMMAH merupakan organ bagian yang memainkan peranan penting, karena kader di lingkungan Al Washliyah hanya dibentuk dan diproses pada dua organ bagian tersebut. Meski demikian, secara kuantitas keberadaan kader Al Washliyah juga tidak terdata secara baik sehingga sulit memastikan jumlahnya.

Ketiga, keberadaan lembaga pendidikan Al Washliyah. Meski lembaga pendidikan melalui sekolah-sekolah maupun perguruan tinggi secara langsung bukan merupakan kekuatan masif, tapi keberadaanya menjadi laboratorium yang amat mempengaruhi besar-kecilnya Al Washliyah di Sumatera Utara. Al Washliyah sedikitnya memiliki sekolah hampir mencapai seribu unit di Sumatera Utara, di tambah beberapa unit perguruan tinggi. Memang, orang-orang yang terlibat di lingkungan lembaga pendidikan Al Washliyah tidak bisa dipastikan seluruhnya murni sebagai warga Al Washliyah, namun keberadaan mereka setidaknya bisa diklaim sebagai massa milik Al Washliyah.

Keempat, pengalaman politik. Seperti telah disinggung di atas, Al Washliyah memiliki pengalaman-pengalaman politik cukup gemilang di seantero Sumatera Utara. Apakah keadaan tersebut sekedar kebetulan saja, atau memang fakta yang tidak bisa dibantah, dalam pertarungan politik di Sumatera Utara Al Washliyah maupun orang-orang yang didukung Al Washliyah selalu muncul sebagai pemenang, dan puncaknya Al Washliyah dengan kekuatan penuh berhasil mengantarkan Abd. Halim Harahap sebagai anggota DPDRI dengan suara terbanyak.

Menurut hemat penulis, kekuatan Al Washliyah dalam arena politik di Sumatera Utara paling tidak bisa diukur dengan empat cara pandang yang dipaparkan di atas. Melalui cara pandang tersebut setidaknya bisa dilakukan analisis lebih tajam terhadap peluang Al Washliyah dalam mencalonkan Hasbullah Hadi pada Pilgubsu 2013 mendatang.

Versus Partai Politik

Diusungnya Hasbullah Hadi sebagai satu-satunya calon, agaknya Al Washliyah ingin kembali bernostalgia dengan kemenangan Abd. Halim Harahap sebagai anggota DPDRI pada pemilu 2004. Sebagaimana Abd. Halim Harahap pada Pemilu 2004, pertarungan dalam Pilgubsu 2013 sejatinya bukanlah pertarungan Hasbullah Hadi sebagai vigur semata, melainkan pertarungan Al Washliyah sebagai sebuah organisasi besar di Sumatera Utara.

Asumsi ini bisa dibangun dengan sebuah fakta bahwa diusungnya Hasbullah Hadi sebagai satu-satunya calon dukungan Al Washliyah merupakan keputusan organisasi yang bersifat mengikat. Jika asumsi ini bisa benarkan, maka yang harus segara disadari adalah pertarungan tersebut nantinya akan menjadi pertarungan Al Washliyah versus partai politik.

Mengapa Al Washliyah versus partai politik?, pertanyaan ini bisa dijawab dengan mengemukakan tiga alasan. Pertama, besar peluang bahwa Hasbullah Hadi akan menjadi satu-satunya calon independen dalam momentum Pilgubsu 2013 mendatang. Keadaan ini dimungkinkan dengan analisa sejumlah pengamat, bahwa sangat sulit bagi seorang calon untuk mendapatkan dukungan tiga puluh persen atau 360.000 dukungan seperti ditengarai KPUD provinsi Sumatera Utara.

Dengan mengusung Hasbullah Hadi sebagai calon independen tentu saja Al Washliyah sudah siap untuk keputusan tersebut. Dalam keadaan demikian, maka Pilgubsu 2013 mendatang merupakan pertarungan antara Al Washliyah sebagai ormas melawan partai politik sebagai media yang memang sudah cukup piawai memainkan peran politik.

Kedua, Al Washliyah versus partai politik juga dapat berarti bahwa kader-kader Al Washliyah yang secara kebetulan merupakan vigur-vigur sentral dari berbagai partai politik harus menerima segala bentuk konsekuensi dengan mengusung Hasbullah Hadi sebagai calon gubernur.

Kondisi ini tentunya tidak sekedar menyentuh kepengurusan wilayah Al Washliyah yang komposisinya banyak diisi oleh orang-orang partai berbeda, tapi akan memiliki efek struktural karena kepengurusan daerah, cabang serta organ bagian juga banyak melibatkan vigur-vigur sentral dari berbagai partai politik. Paling tidak, mereka akan dihadapkan pada dua pilihan sulit, ikut pada keputusan Al Washliyah untuk mengusung Hasbullah Hadi, atau menjalankan keputusan partainya yang bisa dipastikan telah memiliki calon sendiri.

Ketiga, keadaan yang sama juga akan berlaku pada Hasbullah Hadi sebagai orang penting di partai Demokrat karena ia merupakan salah satu anggota DPRD dari partai tersebut. Hasbullah Hadi sendiri merupakan salah satu yang ditunjuk oleh Partai Demokrat untuk masuk dalam anggota tim sembilan melalui SK DPP Partai Demokrat No. 172/INT/DPP.PD/IV/2012, tanggal 5 April 2012, terkait penjaringan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara pada Pilgubsu 2013. Penunjukan tersebut melahirkan kedaan yang cukup dilematis, bahwa di satu sisi ia dipersiapkan Al Washliyah sebagai calon independen, namun pada saat yang sama ia merupakan salah satu dari tim penjaringan calon pada Pilgubsu 2013 mendatang.

Penutup

Mengkhiri narasi singkat ini, penulis ingin mengutipkan sebuah adagium politik cukup populer yang pernah dituliskan William L. Clay dalam Just Permanent Interest. Clay menyebutkan: “no permanent friends, no permanent enemies, just permanent interests”.

Faktanya, dalam pertarungan politik memang tidak ada kawan dan lawan yang abadi, kecuali kepentingan. Kondisi tersebut tentu berlaku sama dengan setiap keputusan politik yang pernah diambil, bahwa tidak ada keputusan politik yang abadi kecuali kepentingan. Tentu saja segenap kader dan warga Al Washliyah tidak menginginkan Al Washliyah terjerumus pada adagium tersebut.

Jika keputusan Al Washliyah mengusung calonnya sendiri merupakan keputusan bulat yang sudah tidak bisa ditawar lagi, maka keputusan tersebut sejatinya harus menjadi komitemen kuat, bukan keputusan “setengah hati” yang dengan mudah dapat digoyahkan atas nama “kepentingan.” Apalagi, Al Washliyah dalam Pilgubsu 2013 bukan sekedar berhadapan dengan partai politik, melainkan kader-kadernya sendiri yang terlanjur menjadi vigur besar dalam partai politik tertentu.

Tapi, jika keputusan tersebut merupakan keputusan “setengah hati” yang diambil sekedar untuk melemparkan manuver politik sembari meningkatkan “nilai tawar,” maka sebaiknya Al Washliyah berpikir ulang dengan keputusan yang telah diambil. Karena, seperti yang pernah penulis tegaskan di atas, pertarungan Al Washliyah pada Pilgubsu 2013 mendatang bukan sekedar pertarungan vigur, tapi pertarungan nama besar Al Washliyah. Dengan kata lain, hasil yang diperoleh Al Washliyah pada pertaungan tersebut nantinya akan menjadi pertimbangan banyak orang untuk menyimpulkan, apakah Al Washliyah masih dapat disebut sebagai organisasi besar di Sumatera Utara. Wallahu a’lam bishawaf.


Tulisan ini telah dimuat di laman Kompasiana pada tanggal 4 Mei 2012. Lihat di sini.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s