Menatap Masa Depan HIMMAH: Refleksi 54 Tahun HIMMAH dan Respon Menyongsong Konferwil XIII Sumatera Utara

30 November 2013, Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (HIMMAH) memasuki usia setengah abad lebih. 54 tahun tepatnya organisasi kemahasiswaan yang lahir dari rahim Al Washliyah, ormas Islam yang dielu-elukan sebagai organisai terbesar di Sumatera Utara ini, hidup dan berkiprah. Angka 54 tentunya bukanlah angka kecil jika variabel yang dilekatkan kepadanya adalah variabel ‘usia’. Angka ini sejatinya mencerminkan kedewasaan, kemapanan dan prestasi gemilang yang pernah diraih. Akan tetapi, milad 54 tahun HIMMAH seakan mengharuskan segenap kader dan mereka yang merasa memiliki untuk menjawab sebuah pertanyaan besar “sudahkan cerminan kedewasaan, kemapanan dan presatasi itu melekat pada HIMMAH?”.

Tulisan singkat ini merupakan sebuah refleksi yang penulis dedikasikan sebagai kado HUT HIMMAH ke 54 dengan harapan dapat menjadi bahan renungan bagi seluruh kader dan insan pencinta HIMMAH. Dalam beberapa waktu berikutnya, HIMMAH Sumatera Utara yang notabenenya merupakan patron bagi keberadaan HIMMAH di seluruh Indonesia, juga segera menggelar Konferensi Wilayah (Konferwil) HIMMAH XIII, sebuah ajang demokrasi untuk memilih ketua HIMMAH Sumatera Utara yang menentukan roda organisasi ini pada masa mendatang. Karenanya, diharapkan pula tulisan ini bisa dijadikan sebagai sumbangan ide dan gagasan untuk memutuskan “ke mana HIMMAH akan dibawa?”.

Napak Tilas Setengah Abad HIMMAH

Bicara rentetan sejarah umumnya dianggap penting untuk mengukur hasil dari perjalanan hidup sebuah organisasi seperti HIMMAH. Sebagaimana Carr menyebut sejarah sebagai “…unending dialogue between the present and the past”, maka bisa dimaklumi bahwa narasi sejarah tidak saja dibutuhkan untuk melihat apa yang pernah dilakukan HIMMAH pada masa lalu, tapi ia juga menjadi acuan untuk memprediksi apa yang bisa dilakukan HIMMAH pada masa mendatang. Karena apa yang terjadi pada hari ini, merupakan bagian yang dibentuk oleh warisan masa lalu.

HIMMAH lahir di tengah kondisi usia bangsa yang masih relatif muda, empat belas tahun setelah Indonesia diproklamirkan. Dideklarasikan tepatnya pada 30 Nopember 1959 di Medan, dalam Muktamar XI Al Washliyah. Sepanjang empat belas tahun tersebut (1945-1959) hingga HIMMAH dilahirkan, sistem ketatanegaraan Indonesia seolah ‘tak kunjung usai mencari bentuk’. Kondisi ini tentunya penting ditekankan, karena sadar atau tidak, konfigurasi sosial-politik pada masa-masa menjelang HIMMAH lahir diyakini turut membentuk karakter organisasi kemahasiswaan yang pernah mengalami kejayaan di era 1970-an ini.

Kuat dugaan bahwa HIMMAH lahir dilatarbelakangi oleh kebutuhan Al Washliyah terhadap barisan intelektual sebagai ujung tombak perjuangan bagi ormas Islam yang mulai mengalami pertumbuhan pesat di kawasan Sumatera Timur ketika itu. Dugaan ini didasarkan pada sebuah fakta bahwa satu tahun sebelum HIMMAH dideklarasikan, tapatnya pada 18 Mei 1958, telah berdiri sebuah perguruan tinggi Al Washliyah di Kota Medan sebagai wujud nyata dari cita-cita para the founding father Al Washliyah yang sejak awal sudah cukup concern pada dunia pendidikan. Lagipula, bukan pristiwa aneh jika dari ‘rahim’ Al Washliyah bisa lahir barisan kelompok mahasiswa sebagai kaum intelektual yang menyebut diri mereka “HIMMAH”, karena cikal bakal Al Washliyah sendiri terbentuk melalui sebuah kelompok studi para pelajar Maktab Islam Tapanuli (MIT) yang dikenal dengan nama “Debating Club”.

Artinya, jika genealogi yang belakangan melahirkan sebuah organisasi besar bernama Al Washliyah adalah kelompok studi, maka bukan tanpa dasar jika disepakati bahwa landasan filosofis berdirinya Al Washliyah adalah nilai-nilai intelektual dan dunia keilmuan. Landasan filosofis ini tentu membawa konsekuensi bahwa segala hal yang ‘ditelurkan’ dari Al Washliyah sejatinya harus memiliki landasan filosofis yang sama, yaitu intelektualitas dan dunia keilmuan. Pertanyaan selanjutnya, apakah nilai-nilai tersebut sudah benar-benar melakat pada seluruh organ bagian Al Washliyah, terutama HIMMAH yang notabenenya merupakan organ bagian berbasis mahasiswa sebagai yang pernah ‘ditelurkan’ Al Washliyah?. Kondisi objektif tersebutlah yang ingin didiskusikan pada deskripsi-deskripsi berikutnya.

Sejenak beranjak dari pertanyaan di atas, penting dicatatkan bahwa organisasi yang lekat dengan program dakwahnya pada era 1970-an ini pernah memiliki peran dalam perjuangan menumpas gerakan PKI di wilayah Sumatera Timur. HIMMAH mulai mengalami stagnasi organisasi pada awal tahun 2000-an. Setalah penyelenggaraan LKD-LKM se Indonesia pada Juli 2003, program kaderisasi sudah tidak banyak dilakukan lagi. Selang beberapa waktu setelah pelaksanaan Muktamar VII, pada tahun yang sama PW HIMMAH Sumatera Utara menyelenggarakan Konfrensi Wilayah (Konferwil) untuk melakukan regenarasi struktur kepemimpinan pada tingkat wilayah, dan di sinilah tampaknya titik puncak kemerosotan HIMMAH sepanjang catatan sejarahnya dimulai.

Digelarnya Konferwil XII Sumatera Utara pada tahun 2009 di Labuhanbatu tampak memberikan harapan baru bagi HIMMAH yang tengah mengalami stagnasi organisasi selama hampir 6 tahun lamanya (2003-2009). Memang, pada masa itu, beberapa dari cabang-cabang yang ada di Sumatera Utara masih berjalan, tapi kondisinya tidak seideal masa-masa sebelumnya. Pada ketika itu, HIMMAH seperti kehilangan induk, kaderisasi berjalan dengan sendirinya dan keputusan organisasi cenderung diambil dengan ‘ijtihad’ sendiri tanpa mempertimbangkan lagi struktur pimpinan di atasnya. Bagaimana tidak, strukturisasi kepemimpinan di tubuh HIMMAH ketika itu benar-benar mengalami ‘mati suri’.

Kondisi Objektif HIMMAH Saat ini

Empat tahun sudah Konferwil XII mengamanahkan roda organisasi ini kepada pengurus HIMMAH Sumatera Utara periode 2009-2012. Memang, sebelum Muktamar VIII diselenggaran 18-20 Februari 2011 di Bandung, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga HIMMAH menetapkan 3 tahun masa kepemimpinan pengurus wilayah, dan pada Muktamar VIII tersebutlah masa kepemimpinan wilayah diubah menjadi 2 tahun. Hukum tentunya tidak berlaku surut, sehingga periodisasi kepemimpinan HIMMAH Sumatera Utara masih tetap dianggap 3 tahun. Akan tetapi, jika melihat fakta yang ada, Konferwil XIII HIMMAH Sumatera Utara baru akan diselenggarakan pada 21-22 Desember 2013 mendatang yang sekaligus menunjukkan bahwa periodisasi kepemimpinan HIMMAH Sumatera Utara telah molor sepanjang satu tahun. Ada banyak persepsi yang muncul terkait dengan kondisi tersebut, meski harus disadari berbagai pembenahan yang dilakukan pasca HIMMAH mengalami keterpurukan, cukup menyita waktu dan pikiran sehingga mengharuskan pengurus wilayah periode 2009-2012 untuk memilih waktu yang tepat. Lagipula, konstitusi HIMMAH sangat memungkinkan perpanjangan waktu periodisasi kepemimpinan selama batas tertentu dengan alasan yang rasional dan bisa dipertanggungjawabkan.

Terlepas dari polemik di atas, penulis ingin menelusuri lebih jauh apa yang telah diraih HIMMAH sepanjang empat tahun belakangan, masa yang sering disebut-sebut sebagai masa transisi di tubuh HIMMAH?. Meski tidak cukup maksimal, berbagai perbaikan dan pembenahan organisasi mulai dilakukan. Secara internal, HIMMAH fokus melakukan konsolidasi ke berbagai daerah, terutama dalam persoalan pembentukan cabang-cabang baru. Paling tidak bisa disebutkan sejumlah pimpinan cabang baru yang berhasil ditelurkan dari periodisasi kepemimpinan HIMMAH Sumatera Utara 2009-2012, antara lain: Padanglawas, Padanglawas Utara, Madina dan Sibolga.

“Revitalisasi peran dan fungsi kader”, menjadi tema yang menarik didiskusikan sepanjang periodisasi HIMMAH Sumatera Utara 2009-2012. Sisa-sisa sejarah masa lalu tampaknya menjadi ‘pil pahit’ yang harus ditelan oleh mereka yang menganggap HIMMAH sebagai organisasi kader, karena dalam logika mereka HIMMAH hanya mungkin ada dan bisa berdiri melalui sebuah proses kaderisasi. Artinya, struktur kepemimpinan HIMMAH di berbagai titik sejatinya harus ditempati oleh orang-orang yang secara keorganisasian bisa dibenarkan menyandang status sebagai kader. Tapi faktanya, sejarah terdahulu telah membawa HIMMAH menjadi organisasi yang tidak begitu mengamini persoalan kader, sebab pada daerah-daerah tertentu HIMMAH justru dibentuk untuk menyelamatkan kepentingan tertentu.

Dalam kerangka ideal, sebagai organisasi berbasis mahasiswa, keberadaan HIMMAH di satu daerah semestinya mempertimbangkan ada atau tidaknya kampus di sana. Sebab, jantung pergerakan HIMMAH sejatinya adalah kampus sebagai laboratorium pencetak mahasiswa. Sungguhpun dalam faktanya, terjadi negosiasi-negosiasi yang bersifat politik-pragmatis, sehingga adakalanya HIMMAH secara kelembagaan muncul justru untuk menyokong pertarungan kekuasaan di lingkungan KNPI pada daerah tertentu, bukan atas dasar kebutuhan HIMMAH itu sendiri dengan pertimbangan keberadaan kampus.

Fakta lain yang jauh lebih dilematis, jika kepentingan menyokong pertarungan kekuasaan di lingkungan KNPI bisa dianggap sebagai bentuk ‘ijtihad’ baru dalam rangka mewujudkan penguatan eksistensi HIMMAH di kalangan eksternal, kasus yang sama justru terjadi dalam konteks pertarungan kekuasaan di lingkungan internal. Tapi, persoalan lain segera muncul ketika status kekaderan dalam lingkungan HIMMAH ini dibincangkan. Sejak diberkalukannya sistem kekaderan hingga penghujung tahun 2009, HIMMAH tidak memiliki indikator yang jelas tentang siapa yang berhak disebut sebagai seorang kader. Tentu secara gamblang dapat dikatakan bahwa: “kader adalah mereka yang seminimal mungkin telah menempuh atau diluluskan dalam jenjang pelatihan kader tingkat dasar di lingkungan HIMMAH”, tapi akan menjadi rumit ketika dipertanyakan “apa alat verifikasi yang bisa membuktikan bahwa seseorang dinyatakan lulus sebagai kader di lingkungan HIMMAH?”. Jawabnya jelas sertifikat kelulusan, meski bukan masalah besar bagi mereka yang ingin mendapat pengakuan sebagai kader, karena kapan dan di manapun, sertifikat dengan mudah bisa dicetak dan didapatkan, sejauh orang-orang yang berwenang bersedia melakukan negosiasi untuk kepentingan tertentu.

Faktanya, pada Konferwil XII tahun 2009 di Labuhanbatu, ditemukan kasus orang-orang yang mengaku sebagai kader secara dejuro dibuktikan dengan sertifikat kelulusan, tapi secara defacto tidak seharipun mereka pernah diproses dalam arena pengkaderan HIMMAH tersebut. Sertifikat kelulusan yang mudah didapatkan karena hanya membutuhkan bubuhan tanda tangan panitia pelaksana dan pimpinan yang berwenang, bukanlah sebuah ‘lencana sakral’ layaknya ijazah yang bisa dibanggakan, tapi ia hanya seabrek kertas tidak bernilai yang dibutuhkan untuk mendapatkan hak dalam memberikan suara menentukan penguasa di lingkungan HIMMAH. Alih-alih menyoal kasus pemalsuan sertifikat pengkaderan yang terjadi pada Konferwil XII di Labuhanbatu, kasus serupa boleh jadi berlaku pada ajang yang sama dalam setiap pemilihan pemimpin baru. Pada Konferwil XI yang diselenggarakan di Binjai, Maret 2004, muncul dinamika adanya simpul-simpul ‘siluman’ baik di tingkat cabang maupun komisariat. Keadaan yang sama juga terjadi pada Konfercab HIMMAH Medan Agustus 2007, muncul apa yang disebut sebagai ‘komisariat siluman’. Simpul-simpul siluman ini dimunculkan sebagai sebuah stategi pemenangan untuk memperkuat perolehan suara dan hanya bisa terjadi dengan negosiasi orang-orang yang berwenang.

Menyadari kondisi tersebut, HIMMAH Sumatera Utara melalui Biro Instruktur, melakukan pembenahan sistem kaderisasi terutama dalam persoalan penerbitan sertifikat. Jika sebelumnya sertifikat diterbitkan oleh panitia penyelenggara yang karenanya keran penyelewangan sangat terbuka lebar, sejak tahun 2010 sertifikat kemudian hanya diberlakukan melalui registrasi Biro Instruktur dengan data-data yang valid. Tidak berlebihan jika dianggap bahwa sistem registrasi kekaderan ini merupakan sebuah prestasi membanggakan yang pernah dicapai oleh HIMMAH sepanjang sejarah. Paling tidak, kondisi ini menunjukkan bahwa kepemimpinan HIMMAH periodisasi 2009-2012, tidak saja berhasil menciptakan sebuah struktur kepemimpinan berbasis kader, tapi juga berhasil dalam menata secara baik manajemen pengkaderan tersebut.

Secara eksternal, HIMMAH berhasil mendorong kadernya untuk menjadikan organisasi ini sebagai sebuah organisasi pergerakan yang memiliki nilai tawar di berbagai daerah. Kritik dan tekanan-tekanan yang dilakukan HIMMAH terhadap dunia pemerintahan misalnya, telah membuat organisasi ini cukup diperhitungkan dalam mengambil sejumlah keputusan politik. Lantas, pertanyaan lain yang segera muncul, cukupkah perolehan-perolehan tadi dijadikan sebagai indikator untuk mengukur keberhasilan HIMMAH sebagai organisasi kemahasiswaan?. Secara jujur pertanyaan ini harus dijawab “tidak”.

Benar bahwa HIMMAH mulai kembali dikenal masyarakat luas. Ia juga mulai diperhitungkan di tengah-tengah pergerakan mahasiswa lainnya. Perbaikan secara internal, khususnya dalam aspek manajemen dan tatakelola organisasi juga mulai bisa dirasakan di lingkungan HIMMAH. Akan tetapi, pada saat yang sama HIMMAH mulai alpa dengan peran dan fungsinya sebagai organisasi yang lahir dari rahim Al Washliyah. HIMMAH mulai kehilangan ghirah intelektualisme sebagai benih yang pernah tumbuh dari lingkungan yang menjadikan tradisi ilmiah sebagai tempatnya berpijak. HIMMAH lebih cenderung melakukan dialog-dialog bertema politik pragmatis sehingga memiskinkan dialog-dialog ilmiah. HIMMAH bahkan lebih cenderung mengambil langkah ‘turun ke tengah jalan’ untuk membuat sebuah keputusan, daripada harus memberikan rekomendasi-rekomendasi raasional yang disimpulkan berdasarkan kajian ilmiah. Sekali lagi, jika harus jujur, inilah kondisi objektif HIMMAH hari ini.

Catatan Penutup: Ke Mana HIMMAH Akan Dibawa?

30 Nopember 2013, dalam ‘heningnya’ suasana milad 54 tahun HIMMAH di Kota Medan, penulis terlibat sebuah diskusi kecil dengan ketua PW HIMMAH Sumatera Utara, Alim Nur Nasution. Sejatinya, pesaing paling nyata sekaligus tidak disadari bagi HIMMAH dan organisasi lainnya pada hari ini adalah teknologi komunikasi dan informasi. Blackberry, jejaring sosial seperti facebook dan twitter, merupakan kompetitor paling kongkrit yang membuat masa depan organisasi ini kian terancam. Ini adalah kegelisahan klasik yang sejak awal sering penulis tekankan dalam berbagai kesempatan. Akankah organisasi ini bisa bertahan di tengah prilaku manusia yang mulai bisa menikmati hubungan sosialnya di atas kasur sambil mengakses fasilitas-fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang penulis sebutkan tadi?.

Organisasi adalah logika tradisional, bukan produk peradaban yang muncul di abad modern, sungguhpun kajiannya secara akademik baru muncul pada abad ini. Kebutuhan manusia terhadap organisasi seolah muncul beriringan dengan kahadiran manusia sebagai makhluk sosial di permukaan bumi. Artinya, jika kebutuhan manusia terhadap organisasi bisa dipahami untuk memenuhi kebutuhan psikologisnya sebagai makhluk sosial di satu sisi, sekaligus untuk memenuhi karakter sosiologisnya yang bergantung pada manusia lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya pada sisi yang lainnya, mungkinkah paradigma ‘organisasi tradisional’ dalam artian hubungan tatap muka, bisa dipertahankan?. Ini adalah tantangan besar yang sedang dihadapi para penggiat organisasi dewasa ini.

Fenomena ini bisa dilihat langsung dalam iklim rekrutment kader di lingkungan HIMMAH, atau boleh jadi pengalaman yang sama juga dihadapi oleh organisasi kemahasiswaan berbasis kader lainnya. Ada semacam ‘penurunan grafik’ secara kuantitatif dalam persoalan rekrutment dan penjaaringan calon kader. Jika sebelumnya HIMMAH boleh berbangga pernah mencetak ratusan kader pada satu momentum, perolehan 20-30 orang calon kader pada hari ini tampaknya menjadi angka yang patut untuk disyukuri. Fakta lain yang jauh lebih ironis, sungguhpun 20-30 orang tadi berhasil dikader dalam satu momentum, tampaknya pengurus HIMMAH hanya bisa berharap keaktifan dari 2-3 orang kader saja. Tentu fenomena ini harus segera mengetauk kesadaran para pemangku kepentingan di lingkungan HIMMAH, fenomena apa yang sedang terjadi?, apakah terjadi sebuah kesalahan dalam sistem pengkaderan?, atau memang HIMMAH sudah mulai luput membaca tanda-tanda zaman?.

Ada yang menarik dari Global Paradox yang ditulis Naisbitt. Kalau dulu organisasi pernah dibanggakan sebagai sebuah wadah untuk mencapai tujuan yang sama, “the bonding commonality of human beings is our distinctiveness”—seperti ungkapan Naisbitt, faktanya sangat paradoks dengan zaman yang disanjung-sanjung sebagai era globalisasi ini, karena yang muncul justru “the bigger the world economy, the more powerful its smallest players“. Naisbitt mungkin lebih mengarah pada persoalan ekonomi, tapi persoalan ekonomi ini pula yang tidak bisa ditampik memiliki konsekuensi logis terhadap masa depan organisasi dengan mindset tradisional seperti HIMMAH. Alih-alih soal organisasi berparadigma tradisional, kalau futurulog seperti Naisbitt saja sempat mengkhawatirkan keberadaan negara bangsa (nation state) bisa tetap bertahan, lantas alasan logis apa yang membuat HIMMAH memiliki mimpi untuk hidup zaman ber zaman?.

Penulis ingin menyederhanakan lebih jauh pandangan Naisbitt untuk bisa melihat pesan moral apa yang bisa dipetik guna mendorong organisasi seperti HIMMAH bisa bertahan di segala zaman. Ketika tren globalisasi mulai muncul ke permukaan, banyak anggapan bahwa era ini merupakan sebuah zaman yang memaksakan satu nilai dan satu identitas. Orang timur mengkhawatirkan westernisasi (ekspansi budaya barat) sebagai yang dianggap paling bertanggung jawab terhadap globalisasi. Tapi, faktanya justru bertolak belakang, inilah kemudian disebut Naisbitt sebagai “Global Paradox”. Semakin global zaman, identitas budaya bukannya semakin universal, justru jauh lebih spesifik. Kemajuan teknologi internet sebagai salah satu yang dicita-citakan globalisasi justru membuka peluang individu dan kelompok untuk menekankan identitasnya masing-masing. Mempertahankan negara kesatuan bukanlah pilihan tepat, faktanya banyak daerah yang menginginkan pemekaran dengan otonominya sendiri.

Demikian pula organisasi-organisasi yang pernah bermimpi menjadi satu-satunya ‘penguasa’ dengan cara menyuntikkan ideologi tertentu kepada banyak orang, keberadaannya semakin terancam dan tergeser oleh organisasi-organisasi yang lebih spesifik dengan anggota yang jauh lebih sedikit. Organisasi seperti ICW (Indonesia Corruption Watch) mungkin hanya beranggotakan 10-15 orang, tapi dengan data-data yang valid mereka jauh lebih ‘mengguncang’ Indonesia dibanding ratusan demonstran yang turun ke jalan. Ada satu alasan bagaimana kemudian organisasi berparadigma tradisional seperti HIMMAH masih dipertahankan samapai sejauh ini, yaitu logika politik bangsa Indonesia dengan ‘topeng’ demokrasi yang menganggap suara rakyat masih penting dipelihara untuk mempertahankan kekuasaan. Boleh jadi, logika politik semacam inilah yang membuat banyak orang berlomba-lomba untuk menjadi penguasa organisasi massif yang memiliki banyak anggota seperti HIMMAH, sebab mereka beranggapan semakin banyak ‘kepala yang bisa dijual’ maka akan semakin kuat kedudukannya.

Anggaplah logika di atas bisa diterima, tapi pertanyaannya “sampai kapan logika ini bisa bertahan di tengah arus peradaban manusia yang jauh semakin cerdas?. James Canton, seorang futurulog lainnya pernah menekankan bahwa teknologi tengah membawa dunia ini ke arah di mana zaman sudah tidak lagi membutuhkan massa yang terorganisir. Hari ini mungkin perwakilan rakyat dianggap penting sehingga massa perlu diorganisir, tapi bagaimana kondisinya jika zaman sudah mulai sampai pada saat di mana manusia tidak lagi membutuhkan perwakilan karena teknologi membantunya untuk mewakili diri sendiri?. Lantas, jika zaman itu tiba, ke mana HIMMAH akan dibawa?. Inilah tantangan paling besar untuk membuat sebuah keputusan bijak bagi generasi HIMMAH pada masa mendatang.


Daftar Bacaan:

Hasanuddin, Chalidjah, Al Djam’iyatul Washliyah 1930-1942: Api dalam Sekam di Sumatera Timur. (Bandung: Pustaka, 1988).

Ja’far dan Ahmad Muslih (ed), Potret HIMMAH: Menyibak Sejarah, Gerakan dan Identitas, (Banda Aceh: Pena, 2007)

James Canton, The Extreme Future: The Top Trends That Will Reshape the World in the Next 20 Years (New York: Penguin Book, 2007)

John Naisbitt, Global Paradox, (London: Harper Collins Publisher, 1995)

PB Aldjamijatul Washlijah, Aldjam’ijatul Washlijah ¼ Abad. (Medan: PB Al Washlidjah, 1956)

Stephen P. Robbins, Essential of Organizational Behavior (New Jeresey: Pretince Hall, 1988)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s