Menolak Komunisme dengan Cara “Komunis”

Persis di awal Maret 2016 lalu, saya diminta menjadi salah satu nara sumber dalam dialog publik bertajuk: “Masihkah Komunisme Menjadi Ancaman di Indonesia: Mengukur Paham Komunis di Kampus-Kampus Islam.” Dialog tersebut digelar oleh salah satu organisasi kemahasiswaan Islam yang cukup eksis di Kota Medan, menamakan diri mereka HIMMAH (Himpunan Mahasiswa Al Washliyah).

Saya tidak sempat berpikir bagaimana kemudian dapat terlibat sebagai salah satu nara sumber dalam dialog tersebut. Hal yang pertama kali terlintas dibenak saya justru tema komunisme yang diangkat oleh panitia. Menarik memang, tapi sangat tendensius. Saya sendiri sulit membayangkan bagaimana kemudian tema itu bisa muncul di tengah tren minimnya minat mahasiswa mengikuti diskusi tentang ideologi.

Saya malah sempat berspekulasi, jangan-jangan ini tema “pesanan” di tengah kisruh politik tanah air yang sedang terjadi. Seperti diketahui, isu PKI kembali muncul sejak kampanye Pilpres tahun 2014, bahkan isu tersebut dijadikan sebagai black campaign untuk menyerang salah satu calon. Isu tersebut terus bergulir, mengisi setiap jeda dan ruang kosong dalam diskursus politik di negeri ini.

Dialog itu sendiri digelar dalam rentang waktu yang tidak berjauhan dengan munculnya rumor mengenai eksodus besar-besaran tenaga kerja Cina ke Indonesia. Lalu, apa hubungannya dengan Cina?. Memang tidak berhubungan langsung, tapi “Negeri Tirai Bambu” itu kerap disimbolkan sebagai salah satu negara beridiologi komunis yang cukup eksis “menguasai” perekonomian dunia, termasuk Indonesia.

Bukan tanggung, rumor itu menyebutkan bahwa Indonesia akan diserbu oleh sekitar 10 juta tenaga kerja Cina, 4 persen dari total penduduk Indonesia yang berjumlah 249 juta. Memang pemerintah tidak menampik adanya tenaga kerja asing termasuk Cina, tapi angka pada rumor itu kelihatannya berlebihan. Hingga akhir 2015, hanya tinggal sekitar 12 ribuan saja dari 41 ribu tenaga kerja Cina yang diberi izin sejak Januari 2014.

Apapun alasannya, isu mengenai eksodus besar-besaran tenaga kerja Cina ke Indonesia kelihatannya memang ditekankan untuk menuding adanya “kekuatan di balik layar” yang tengah mengontrol pemerintah Indonesia saat ini. Tudingan itu semakin kuat ketika dalam praktiknya pemerintah memang lebih banyak memanfaatkan investasi Cina dalam berbagai proyek di Indonesia.

Pemanfaatan investasi asing untuk pembangunan sebenarnya satu hal yang niscaya. Akan tetapi geliat investasi Cina di Indonesia yang terus menunjukkan tren peningkatan kelihatannya turut memuluskan tudingan—kalau bukan sengaja dipolitisir—kelompok “anti komunis” bahwa hal itu menjadi pertanda kembali bangkitnya “komunisme” di Indonesia.

Tak pelak, tudingan tersebut seakan menemukan titik terang dengan maraknya penggunaan atribut “palu-arit” baik melalui pakaian maupun aksesoris lainnya yang terjadi beberapa waktu belakangan ini. Fenomena tersebut “termanfaatkan” untuk menegaskan bahwa paham komunis benar-benar mulai berani menampakkan diri di era pemerintahan ini. Belum lagi disokong dengan wacana permintaan maaf pemerintah terhadap keluarga PKI.

Politisasi Isu Komunis

Indonesia pada kenyataannya menempatkan komunisme sebagai musuh yang “tak termaafkan.” Alasan itu pula yang boleh jadi membuat isu komunis cukup efektif dimanfaatkan sebagai “senjata politik” dibanding isu agama sekalipun.

Bisa dibayangkan, “anak kemarin sore” bahkan lebih lantang berteriak “PKI bajingan” daripada mereka yang dulu sempat menjadi “korban doktrin” dengan dijejali pemutaran film “kebiadan PKI” yang bersifat sistemik. Mereka bahkan tidak pernah menghadapi suatu zaman dimana film G.30/S PKI menjadi  tonotonan wajib bagi anak sekolah.

Menyoal komunisme di Indonesia memang tidak bisa dilepaskan dari keberadaan PKI, partai yang pernah mendulang popularitas dengan meraih suara terbesar keempat pada Pemilu tahun 1955. Pemilu yang dianggap paling demokratis dalam sejarah politik di Indonesia itu faktanya mampu menempatkan PKI meraih 39 kursi DPR dan 80 kursi Konstituente.

Fakta di atas sekaligus menunjukkan bahwa PKI pernah menjadi bagian dari perjalanan sejarah politik di negeri ini. Lebih dari itu, ia memiliki pendukung cukup besar dibuktikan melalui Pemilu 1955 dengan perolehan 16 persen dari total suara yang ada. Lantas, apa kesalahan terbesar mereka sehingga dianggap sebagai “ancaman”?. Saya berkenan untuk “mengultinya” satu per satu.

Pertama, diskursus komunisme yang di Indonesia direpresentasikan oleh PKI, mestilah dilihat dari perspektif ideologi politik dan ekonomi. Komunisme diyakini lahir dari pandangan Karl Marx melalui karya yang ditulisnya bersama Friedrich Engels dengan judul: Manifest der Kommunistischen.” Ideologi ini dipandang sebagai antitesa ideologi kapitalis yang mengalami penyimpangan.

Pertentangan diantara komunisme dan kapitalisme terletak pada prinsip ekonomi yang saling bertolak belakang satu sama lain. Kapitalisme memusatkan perhatian kepada pemilik modal yang mengendalikan sumber-sumber ekonomi. Komunisme justru bekerja sebaliknya, menekankan kepemilikan bersama (komunal) dengan mengambilalihnya dari pemilik modal.

Jika kapitalisme menafikan intervensi pemerintah untuk mendapatkan keuntungan bersama, komunisme justru menganggap sumber-sumber ekonomi harus dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Disinilah pertentangan terjadi, pada gilirannya melahirkan sebuah agitasi politik untuk merebut sumber-sumber ekonomi dari pemilik modal melalui gerakan buruh (ploretar).

Mengingat “agitasi” seringkali digunakan sebagai cara-cara yang ditempuh komunisme mewujudkan visinya, ideologi ini pada gilirannya diidentifikasi sebagai gerakan yang revolutif dan cenderung anarksis. Sepertihalnya dalam dialog publik yang saya sebutkan sebelumnya, “anarkisme” selalu muncul sebagai karakteristik yang dicirikan untuk kelompok komunis.

Kedua, melihat komunisme di Indonesia juga tidak bisa dipisahkan dari narasi sejarah yang sangat kabur. Meminjam pandangan Nordholt, historiografi Indonesia seringkali sulit menghindar dari model narasi yang bersifat resmi (sejarah formal), sedikit sekali yang memiliki perhatian dan punya akses pada narasi sejarah yang bersifat “pinggiran.”

Sejarah formal sendiri sarat dengan kepentingan “penyelamatan negara,” sehingga aspek-aspek faktual yang dirasa “mengganggu” stabilitas kekuasaan sangat mungkin disingkirkan dengan alasan penyelamatan itu. Tanpa terkecuali sejarah komunisme di Indonesia yang pada umumnya diakses melalui sejarah formal tersebut.

Tulisan ini mungkin tidak cukup mapan untuk membongkar kekaburan sejarah komunisme di Indonesia dari perspektif sejarah pinggiran sebagaimana saya sebut di atas. Akan tetapi, cukuplah untuk menekankan ada bagian yang “tidak tuntas” dalam narasi sejarah formal tentang PKI, sehingga lebih penting mendiskusikannya dibanding menampilkan sikap “paranoid.

Sejarah yang “tidak tuntas” itu pula yang sangat mungkin dipolitisir untuk kepentingan tertentu. Sebut saja pemutaran wajib film G.30/S PKI yang oleh beberapa pihak dipandang untuk melegitimasi politik Suharto, faktanya tidak lagi diputar setelah rezimnya runtuh. Belakangan, setelah satu dekade lebih memori itu terkubur, entah untuk kepentingan apa kembali dimunculkan.

Apa yang Menjadi Ancaman?

Pertanyaan yang mungkin penting diajukan adalah: “apa yang menjadi ancaman”?. PKI sebagai gerbong ideologi komunis di Indonesia jelas telah dibumihanguskan, bahkan dengan cara-cara yang agak berlebihan.

Tap MPR No. XXV/MPRS Tahun 1966 menjadi “pil pahit” yang harus ditelan oleh keluarga keterunan PKI, bahkan sebagian mereka hanya tertuduh. Tanpa pernah mengerti kesalahan apa yang pernah dilakukan pendahulu mereka, keluarga PKI harus menanggung hukuman dengan perlakuan diskriminatif sebagai warga negara.

Saya malah khawatir penolakan terhadap komunisme di Indonesia justru dilakukan dengan cara-cara yang “komunis.” Sengaja kata komunis saya beri tanda petik untuk tidak ikut terjebak pada sikap “tendensius” terhadap ideologi yang sebenarnya tidak begitu dipahami oleh masyarakat itu, karena mereka hanya menjadi korban doktrin.

Akan tetapi, dalam diskusi yang sering saya temui, termasuk dialog publik yang saya sebutkan terdahulu, kerap kali ideologi komunis dikaitkan dengan dua kata kunci: anarkisme dan anti pancasila. Lantas, jika harus jujur mengakui, bukankah ada banyak ormas yang anarkis dan anti pancasila?, bukankah fenomena itu yang justru lebih nyata menjadi ancaman?.

Sekali lagi, apa yang menjadi ancaman?. Jika kembali mengingat prinsip dasar ideologi komunis yang pernah saya singgung di atas, “sumber-sumber ekonomi harus dikuasi oleh negara untuk kemakmuran rakyat,” maka bukan tanpa alasan menduga rumusan pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia banyak dipengaruhi oleh kelompok komunis.

Dugaan di atas tidak saya kemukakan dalam konsepsi yang negatif. Saya hanya ingin menekankan, jika dugaan tersebut bisa dibenarkan, bagaimana kemudian “paham komunisme” yang ditolak justru masih terpakai dalam rumusan undang-undang dasar sampai hari ini?.

Sejak lama Boeke menganggap Indonesia menganut prinsip dualisme ekonomi. Jika saya boleh menerjemahkannya dengan asumsi yang berbeda, hal itu sama dengan menolak “komunisme” dan “kapitalisme” di Indonesia, tapi sistem ekonomi tersebut justru digunakan sekaligus. Demikian pula dengan komunisme yang seringkali ditolak dengan cara-cara yang “komunis.”


Tulisan ini telah dimuat di laman Qureta pada tanggal 14 Mei 2016. Lihat di sini.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s