Pribumi dan Doktrin Anti “Aseng” yang Menyesatkan

Kata “Aseng” kelihatannya telah menjadi terminologi baru di Indonesia; prejudice untuk merujuk saudara-saudara dari kalangan Tionghoa. Jelas bertendensi negatif; sebab sangat sulit—jika bukan tidak satupun—ditemukan narasi positif dalam penggunaan terminologi itu.

Kurang begitu jelas sejak kapan istilah itu muncul dan digunakan. Tanpa maksud menggeneralisir, saya pernah menemukan satu tulisan Hatta Taliwang yang mengintrodusir penggunaan istilah “aseng.” Menurutnya, istilah itu pertama kali digunakan oleh Kwik Kian Gie dan menjadi populer berkat Sri Bintang Pamungkas.

Bukan kebetulan bahwa Hata Taliwang dan Sri Bintang Pamungkas tengah tersandung dugaan makar; tapi tulisan ini tidak berpretensi untuk mengungkapkan dugaan itu. Jika makar diartikan sebagai usaha untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah, sejatinya ada agenda politik yang terselubung di dalamnya.

Lepas dari dugaan makar, semangat anti “aseng” pada dasarnya hanya doktrin yang dilemparkan untuk membentuk “kesadaran palsu” guna mendapatkan dukungan publik. Sayangnya, doktrin tersebut cukup efektif digunakan, untuk tujuan makar sekalipun, sebab sikap mendikotomikan pribumi dan non-pribumi telah menjadi semacam “ideologi” yang dianut oleh bangsa ini.

Kekeliruan Mendikotomikan Pribumi dan Nonpribumi

Saya berusaha melacak definisi “Pribumi” untuk melahirkan narasi yang lebih adil. Dalam bahasa Inggris kata itu dekat dengan istilah “Indigenous”; atau “Bumiputera”dalam bahasa Melayu; mengandung makna penduduk asli atau kelompok etnis yang diakui sebagai suku bangsa di sebuah negara. Karenanya, “Non-Pribumi” dapat diartikan sebaliknya.

Kuat dugaan dikotomisasi pribumi dan non-pribumi sudah terjadi sejak zaman penjajahan. Klasifikasi itu digunakan untuk membedakan penduduk Hindia Belanda yang berasal dari suku asli kepulauan Nusantara dengan kelompok etnis yang dianggap sebagai pendatang. Konon, para pendiri bangsa ini pernah berusaha meretas dikotomi tersebut untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan; ironis jika belakangan dikotomi itu dimunculkan kembali.

Tanpa maksud mengerdilkan perjuangan para pendiri bangsa untuk memerdekakan Negeri ini, saya punya pandangan lain. Lagipula sudah saatnya sejarah Indonesia dibaca secara kritis, lepas dari doktrin nasionalisme untuk mendapatkan narasi yang lebih objektif. Dari sanalah saya ingin berangkat menjelaskan dikotomi pribumi dan non-pribumi pada tulisan ini.

Mungkin saya perlu mengajukan antitesa sejarah, bahwa Indonesia belum dianggap ada hingga Sukarno “memaksakan” kemerdekaan pada 17 Agustus 1945.

Asumsi ini tidak bertujuan menggugurkan pendapat seorang etnolog berkebangsaan Inggris, George Earl, sebagai yang ditengarai orang pertama mengajukan istilah “Indunesia” dan “Melayunesia” untuk merujuk penduduk kepulauan India dan Melayu; tapi yang saya maksud di sini adalah Indonesia dalam artian politik dan pemerintahan.

Orang-orang terdahulu bahkan lebih mengenali istilah Hindia Belanda dibanding Indonesia untuk merujuk wilayah kepulauan Nusantara. Istilah Indonesia baru populer pada tahun 1900-an karena banyak digunakan oleh kelompok nasionalis sebagai ekspresi politik; termasuk lingkungan akademik di luar Belanda

Soal penggunaan istilah atau penamaan agaknya terlalu gamblang diperdebatkan; tapi fakta yang sulit dibantah, Kepulauan Nusantara masih merupakan wilayah yang terdiri dari kerajaan-kerajaan kecil—bahkan mungkin saling bermusuhan—hingga Belanda berhasil “menyatukannya” dalam wilayah pemerintahan Hindia Belanda. Jika menggunakan logika terbalik, kolonialisme lah yang justeru “berjasa” menyatukan Kepulauan Nusantara.

Tapi doktrin mengenai penjajahan pada kenyataannya cukup berhasil ditanamkan lewat buku pelajaran sekolah; cerita yang beredar di tengah masyarakat; pemberitaan media; hingga pidato kenegaraan. Dari sanalah dikotomi pribumi dan non-pribumi itu dibentuk sebagai alat mamantik semangat nasionalisme untuk mengusir penjajah; kelompok non-pribumi yang dianggap telah menguasai hak-hak kaum pribumi.

Lagi-lagi saya ingin menggunakan logika terbalik. Kekayaan alam yang diyakini melimpahruah di bumi Nusantara yang katanya “Tanah Surga,” pada kenyataannya tidak berbanding lurus dengan sumber daya manusia yang mampu mengelolanya. Seandainya bangsa-bangsa yang lebih maju tidak datang dengan cara menjajah sekalipun; apa yang bisa dikembangkan dari kekayaan alam itu?.

Tidak kurang dari 38 perusahaan perkebunan tembakau, disusul 205 perusahaan pertanian dan perkebunan lainnya yang berhasil dinasionalisasi pemerintah dari perusahaan Belanda pada tahun 1957. Dalam sektor perdagangan, The Big Five yang terdiri dari: Boorsumij, Internatio, Jacobson van den Berg, Lindeteves Stokvis, dan Geowehry; berhasil dilebur menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dalam logika yang sangat umum boleh saja dimaklumi bahwa nasionalisasi perusahaan-perusahaan itu merupakan konsekuensi dari upaya kaum pribumi mengambil hak-hak yang pernah dirampas oleh non-pribumi. Tapi, coba berpikir lagi dengan logika terbalik; hak-hak pribumi mana yang akan diambil jika anak bangsa tidak memiliki kemampuan mengelolanya?. Alih-alih hak itu baru disadari ketika sekelompok manusia yang disebut non-pribumi datang melakukan eksploitasi.

Tulisan ini tentu sangat terbatas untuk mengupas lebih mendalam tentang apa yang saya maksud dengan antitesa sejarah itu, tapi paling tidak saya bisa menegaskan tiga hal. Pertama, jika yang dimaksud dengan Indonesia dulunya adalah wilayah yang terdiri dari kerajaan-kerajaan kecil; bahkan mungkin saling bermusuhan satu sama lain; maka siapa yang berhak disebut sebagai pribumi di Negeri ini?.

Kedua, anggaplah pribumi sebagai kelompok etnis asli yang berhak atas wilayah tertentu; dengan logika di atas, bukankah istilah pribumi menjadi semakin bias?. Orang Jawa yang hidup di Sumatera Utara jelas bukan pribumi; uniknya mereka justeru menjadi etnis mayoritas jika Batak dihitung berdasarkan klasifikasi sub etnisnya. Sebab jangankan Karo, Mandailing pun tidak ingin dikelompokkan sebagai Batak.

Ketiga, pada gilirannya harus disimpulkan bahwa istilah non-pribumi hanya berfungsi sebagai kata ganti untuk menyebut “kaum penjajah”. Bagi para pendiri bangsa ini, mendikotomikan keduanya merupakan konsekuensi untuk merebut kembali apa yang dianggap mereka sebagai hak pribumi. Faktanya, sampai hari ini, disadari maupun tidak, kesan “penjajahan” kerap mengiringi penggunaan istilah “non-pribumi.”

Mengapa Cina?

Mengapa Cina?, ini pertanyaan yang tidak kalah menarik dalam isu non-pribumi di Indonesia. Kalau meminjam penegasan saya yang terakhir, ada upaya untuk menggiring opini “penjajahan” dengan menyebut orang-orang Tionghoa yang berarti Cina sebagai kelompok non-pribumi. Saya perlu mengingatkan fakta sejarah lebih dulu sebelum mengajukan analisis tentang pertanyaan di atas.

Sebagai bangsa tua, melihat keturunan Cina menyebar di seluruh penjuru dunia, masuk menjadi bagian dari etnis yang diakui di tanah tinggal mereka, adalah fenomena yang sangat dimaklumi. Di Amerika misalnya, Cina diakui sebagai etnis dengan populasi 3,5 juta jiwa (sensus 2007); demikian halnya di negara-negara Eropa dengan total populasi sekira 2 jutaan jiwa.

Indonesia punya sejarah sendiri tentang orang-orang keturunan Cina, migrasinya sudah lebih dulu dilakukan dibanding Amerika yang baru terjadi pada tahun 1820-an. Bahkan, penyebutan Tionghoa sendiri diyakini sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi nasionalisme orang-orang keturunan Cina terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Pada tahun 1932 pernah berdiri Partai Tionghoa Indonesia (PTI) sebagai wujud eksistensi politik orang-orang keturunan Cina. Selain itu, terdapat 4 orang Cina sebagai anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI); dan satu orang dalam Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

Konon, satu dari anggota BPUPKI keturunan Cina bernama Liem Koen Hian, ikut merumuskan UUD 1945. Ia justeru wafat sebagai “orang asing” karena persoalan politik. Pada tahun 1951 ia ditangkap dengan tuduhan menjadi simpatisan kiri sebelum akhirnya memutuskan untuk menanggalkan kewarganegaraan Indonesianya; negeri yang pernah ia perjuangkan.

Sejarah di atas penting ditegaskan untuk mengingatkan kembali kontribusi orang-orang keturunan Cina terhadap kemerdekaan Negeri ini. Sebab, dalam sejarah-sejarah konvensional yang dinukilkan lewat buku pelajaran sekolah, hampir tidak ditemukan narasi yang menonjolkan fakta-fakta itu; hal yang menurut hemat saya semakin mengokohkan stereotipe tentang Tionghoa sebagai non-pribumi.

Selanjutnya, mari menjawab pertanyaan: “mengapa Cina?” Dalam isu pribumi dan non-pribumi, semangat anti “asing” dan “aseng” seringkali dimunculkan. Kata “asing” mungkin dengan mudah bisa dipahami, tapi apa yang dimaksud dengan “aseng?” Sulit ditampik bahwa sosok berkulit putih dengan mata sipit akan segera terbayang ketika kata itu disebutkan.

Penggunaan istilah “aseng” yang kerap mengiri kata “asing” tidak bisa dianggap bermakna kosong; istilah itu jelas menyasar pada orang-orang Tionghoa. Jika Tionghoa—yang nasionalismenya sudah terukur sekalipun—belum bisa diterima sebagai pribumi, mengapa tidak mencukupkannya dengan istilah “asing” saja?; tentu karena sasaran utamanya adalah Cina.

Dalam konstruksi isu pribumi dan non-pribumi di Indonesia, ada semacam kecenderungan Cina dijadikan sebagai sasaran prasangka. Sebenarnya bukan hal baru, karena embrionya sudah dimulai sejak tahun 1740 dalam peristiwa kekerasan rasial yang dikenal dengan Geger Pacinan. Beberapa sumber menyebutkan, tidak kurang dari sepuluh ribu keturunan Tionghoa dibunuh dalam peristiwa tersebut.

Ada banyak kasus rasialisme yang mendiskriminasikan etnis Tionghoa pasca peristiwa Geger Pacinan; tapi semangat “anti Cina” yang paling kentara karena didukung dengan berbagai regulasi sebenarnya mulai dihembuskan pada tahun 1956. Pidato Asat Datuk Mudo tahun 1956 ditengarai memicu gerakan “pribumisasi” yang belakangan menelurkan PP No. 10 Tahun 1959.

PP No. 10 Tahun 1959 dikeluarkan dalam rangka melarang pedagang kecil atau eceran asing (non-pribumi) beroperasi dengan dalih Indonesianisasi. Sasarannya jelas pedagang Tionghoa yang disadari mulai menguasai perekonomian dalam sektor perdagangan; sementara orang-orang pribumi tidak mampu bersaing.

Akeses perekonomian orang-orang Tionghoa sedikit dibuka pada pemerintahan Orde Baru; tapi masih dalam batasan yang ketat. Situasi itu tidak menandai sentiment anti Cina segera berakhir; karena pada kenyataannya isu itu pula yang diangkat untuk menggulingkan pemerintahan Suharto sehingga melahirkan kekerasan rasial terhadap etnis Tionghoa pada tahun 1998.

Tragedi 1998 boleh saja dianggap sebagai skenario politik; karena dalam faktanya ada elit tertentu dari kalangan Tionghoa yang yang selamat—kalau bukan “diselematkan.” Tapi yang harus diingat, sejarah itu telah membuktikan betapa isu pribumi dan non-pribumi dengan orang-orang Tionghoa sebagai objek prasangka; sangat efektif dimanfaatkan untuk kepentingan “makar.”

Penutup

Akhirnya, terjawab sudah pertanyaan: “mengapa Cina?.” Karena merekalah yang dianggap menguasai akses-akses perekonomian. Sebenarnya bukan hal buruk, karena orang-orang pribumilah yang tidak memiliki “kualitas bersaing.” Ego pribumi kemudian dijadikan senjata ampuh untuk melawan “saudara sebangsa” yang tampil sebagai pemenang persaingan.

Lagipula, istilah pribumi dan non-pribumi sejak awal disadari sangat menyesatkan. Istilah itu hanya mengesankan keadaan mental “bangsa yang kalah.” Sebagaimana lazim dipertontonkan, yang kalah kerap diposisikan—kalau bukan memosisikan diri—sebagai korban.


Tulisan ini telah dimuat di laman Qureta pada tanggal 3 April 2017. Lihat di sini.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s