Salah Kaprah Perppu Ormas dan Problematika Demokrasi di Indonesia

Unduh: Versi Cetak | Bahan Tayang

Terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 sebagai pengganti Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) telah menelurkan persoalan baru; mengakibatkan pro-kontra di tengah masyarakat luas. Diskusi bertajuk “Meretas Ancaman Demokrasi di Indonesia: Respon Kaum Muda Terhadap Perppu No. 2 Tahun 2017 dalam Menangkal Gerakan Ormas Anti Pancasila” ini merupakan satu di antara wujud pro-kontra dimaksud.

Bagi kelompok yang mendukung terbitnya Perppu ini, hal tersebut dipandang sebagai ketegasan Pemerintah dalam rangka membubarkan Ormas yang bertentangan dengan tujuan Negara atau populer dengan istilah “Ormas Anti Pancasila.” Sebaliknya, mereka yang menolak justeru menganggap terbitnya Perppu tersebut sebagai bentuk kesewenang-wenangan Pemerintah.

Tak pelak, organisasi berbadan hukum pengusung Khilafah Islamiyah bernama HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) menjadi “korban” pertamanya. Sebenarnya bukan hal yang mengejutkan, sebab wacana terbitnya Perppu tersebut memang berawal dari rencana pembubaran HTI oleh Pemerintah sebagai satu di antara ormas yang dianggap “anti Pancasila.”

Hal yang justeru mengejutkan adalah munculnya fenomena “Kelatahan Publik” pasca terbitnya Perppu tersebut. Banyak orang yang kemudian merasa perlu mendeklrasikan diri sebagai “Pancasilais.” Bahkan, mereka yang secara kasatmata “anti demokrasi” pun tiba-tiba mempersoalkan prinsip demokrasi yang dianut Indonesia akibat kehadiran Perppu tersebut; menganggapnya bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi itu sendiri.

Sebagai “penonton” saya merasa heran bagaimana kemudian Perppu tersebut dihubung-hubungkan dengan prinsip demokrasi. Jika bukan karena kekeliruan memahami makna demokrasi, bolehjadi mereka yang “meributkan” terbitnya Perppu ini tidak membaca dengan baik konten dan esensi Perppu tersebut sehingga menghubung-hubungkannya dengan persoalan demokrasi.

Tanpa maksud berpihak pada posisi manapun, mari membedah Perppu tersebut secara objektif sebelum lebih jauh mempersoalkan prinsip-prinsip demokrasi yang kerap dihubung-hubungkan dengan kemunculan Perppu ini.

Membedah Perppu No. 2 Tahun 2017

Saya berusaha melakukan riset sederhana terhadap UU No. 17 Tahun 2013 dan Perppu No. 2 Tahun 2017 dengan cara membandingkan keduanya untuk melihat akar masalah yang tengah “diributkan” publik. Berdasarkan riset tersebut kemudian bisa disimpulkan bahwa Perppu No. 2 Tahun 2017 sebagai pengganti UU No. 17 Tahun 2013 pada pokoknya mengandung tiga esensi.

Pertama, Perppu tersebut mengganti beberapa ketentuan pada pasal-pasal yang terdapat dalam UU No. 17 Tahun 2013 yang sejatinya tidak cukup prinsipil untuk diperdebatkan. Sebut saja ketentuan pada pasal 1 bagian kesatu yang menambahkan ketentuan UUD NRI sebagai dasar pendirian Ormas; sedangkan pada UU No. 17 Tahun 2013 hanya mencantumkan Pancasila saja sebagai dasar pendirian.

Pasal-pasal lainnya dalam UU No. 17 Tahun 2013 yang turut diubah melalui Perppu No. 2 Tahun 2017 sebenarnya tidak cukup signifikan. Perubahan tersebut sekedar merotasi sistematika pasal dan menyederhanakan beberapa ketentuan yang kesannya “berbelit” pada undang-undang yang lama.

Jikapun ditemukan perubahan, hanya terdapat pada pasal 62 bagian kedua terkait sanksi administratif dalam bentuk peringatan tertulis berjenjang yang berlaku paling lama 30 hari. Pada Perppu pengganti undang-undang, ketentuan tersebut diubah menjadi hanya satu kali dalam jangka waktu tujuh hari kerja sejak peringatan diterbitkan yang dimuat pada bagian kesatu pasal 62.

Kedua, Perppu tersebut menghapus beberapa pasal dan menyisipkan sejumlah ketentuan sebagai pasal pengganti. Setidaknya terdapat 19 pasal yang dihapus (pasal 63-81) dan diganti dengan pasal sisipan (80 A) yang menyatakan pencabutan status badan hukum Ormas sekaligus merupakan penegasan atas pembubaran ormas terkait.

Jika dicermati, penghapusan terhadap 19 pasal inilah yang kemudian dianggap bermasalah. Penghapusan pasal-pasal tersebut telah mengakibatkan hilangnya pertimbangan hukum dan proses pengadilan sebagai mekanisme yang harus ditempuh untuk membubarkan Ormas. Setidaknya, alasan itulah yang ditegaskan juru bicara HTI dalam satu sesi wawancara media ketika merespon sikap Pemerintah yang mencabut status badan hukum mereka.

Ketiga, Perppu tersebut juga menambahkan satu pasal ketentuan pidana yang tidak secara tegas diatur pada undang-undang sebelumnya. UU No. 17 Tahun 2013 memang memuat satu pasal yang menyebutkan perlakuan pidana ditindak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; akan tetapi pada Perppu No. 2 Tahun 2017, ketentuan tersebut diatur jauh lebih detil.

Apa yang Menjadi Problem Demokrasi?

Berdasarkan pembacaan terhadap Perppu No. 2 Tahun 2017 sebagaimana diungkapkan di atas, hampir tidak ditemukan dasar yang kuat untuk menuding bahwa Perppu tersebut merupakan bentuk kesewenang-wenangan Pemerintah yang bertentangan dengan prinsip demokrasi. Jikapun penghapusan beberapa pasal telah mengabaikan pertimbangan hukum dan proses pengadilan, tetap saja alasan itu belum cukup kuat untuk menganggap Perppu tersebut “anti demokrasi.”

Mari mendiskusikan kembali apa yang sebenarnya disebut sebagai prinsp-prinsip demokrasi sehingga muncul anggapan bahwa Perppu tersebut bertentangan dengan demokrasi. Dalam hal ini pandangan Almadudi tentang sebelas prinsip demokrasi lazim dipakai banyak penulis. Sebelas prinsip tersebut adalah: kedaulatan rakyat; pemerintahan berdasarkan persetujuan yang diperintah; kekuasaan mayoritas; hak-hak minoritas; jaminan HAM; pemilihan yang bebas, adil dan jujur; persamaan di depan hukum; proses hukum yang wajar; pembatasan pemerintah secara konstitusional; pluralisme sosial, ekonomi dan politik; serta toleransi, pragmatisme, kerjasama dan mufakat.

Saya ingin menyederhanakan sebelas prinsip di atas menjadi empat prinsip dasar saja, yaitu: kedaulatan rakyat; musyawarah mufakat; supremasi hukum; dan jaminan terhadap hak asasi manusia. Kedaulatan rakyat jelas merupakan inti demokrasi itu sendiri; sedangkan pemerintahan dan kekuasaan mayoritas harus tercover dalam kesepakatan-kesepakatan yang diambil melalui mekanisme musyawarah.

Mengingat pluralisme merupakan suatu keniscayaan dalam masyarakat yang majemuk, kesepakatan-kesepakatan yang diputuskan atas nama kepentingan bersama mestilah diikat dalam satu ketentuan hukum untuk menjamin keadilan. Dalam hal ini, supremasi hukum menjadi prinsip dasar yang sangat penting, termasuk untuk membatasi pemerintahan secara konstitusional.

Betapapun demokrasi berkaitan dengan kekuasaan yang dipegang oleh suara-suara mayoritas, tidak berarti kondisi tersebut mengabaikan hak-hak kaum minoritas. Dengan kata lain, pada negara yang menjalankan prinsip-prinsip demokrasi, kehendak orang banyak tidak dibenarkan menafikan hak-hak dasar individu, dalam hal inilah jaminan terhadap hak asasi manusia penting ditekankan.

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah: pada bagian yang mana dalam kasus Perppu No. 2 Tahun 2017 yang bisa dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi?.

Secara gamblang beberapa pihak menganggap Perppu tersebut melanggar hak asasi manusia yang menjamin kebebasan berkumpul dan berserikat. Jika logika ini yang digunakan untuk menuding Perppu tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi, maka penting untuk saya tegaskan bahwa tidak satupun terdapat ketentuan dalam Perppu tersebut yang mengindikasikan larangan untuk berkumpul dan berserikat.

Sampai di sini jelas bahwa tudingan Perppu tersebut telah melanggar hak asasi manusia terbantahkan. Lantas, bagaimana dengan sikap sepihak Pemerintah mencabut status badan hukum Ormas yang secara otomatis berarti membubarkan Ormas tersebut tanpa pertimbangan hukum dan proses pengadilan?, di sanalah letak permasalahan yang sesungguhnya.

Cukup hanya dengan menggunakan common sense saja, sebenarnya bisa dimaklumi bahwa pembubaran terhadap Ormas yang dianggap “melawan hukum” merupakan domain dan wewenangnya Negara. Meskipun keputusan pembubaran tersebut diambil sepihak, kondisi itu tidak bisa diamini sebagai “kesewenang-wenangan” sehingga dianggap bertentangan dengan prinsip demokrasi.

Ada prinsip dasar ketatanegaraan yang penting diingat untuk menyederhanakan penegasan di atas. Bahwa apapun tindakan negara harus diyakini sebagai “kebenaran” hingga tindakan itu bisa dibuktikan sebaliknya. Artinya, apapun tindakan yang dianggap kesewenang-wenangan Pemerintah sebagai penyelenggara Negara, mestilah dibuktikan melalui proses pengadilan.

Mengacu pada prinsip dasar ketatanegaraan yang dikemukakan di atas, bisa diasumsikan bahwa kehadiran Perppu No. 2 Tahun 2017 justeru telah meluruskan logika hukum; mengembalikan wewenang Negara yang “terbajak” kalau bukan sengaja “dibajak” melalui undang-undang sebelumnya. Pernyataan di atas saya tegaskan mengingat UU No. 8 Tahun 1985 yang diubah dengan UU No. 17 Tahun 2013 sendiri pun tidak mengharuskan pertimbangan hukum dan proses pengadilan bagi Pemerintah untuk membuarkan Ormas.

Masih mengacu pada prinsip dasar ketatanegaraan, tindakan sepihak pemerintah dalam membubarkan Ormas tidak berarti menafikan keadilan; sebab sudah hukumnya siapapun yang merasa dirugikan diberikan hak untuk menggugat pihak yang dirasa merugikan dengan mekanisme pengadilan.

Penutup

Berdasarkan uraian singkat di atas, dapat disimpulkan bahwa hal yang sangat prinsipil dapat dilihat dari kehadiran Perppu No. 2 Tahun 2017 adalah “kembalinya wewenang Negara.” Pertimbangan akal sehatnya sangat sederhana, mengingat negaralah yang berwenang menerbitkan badan hukum, maka secara otomatis merekalah yang berhak mencabutnya.

Perppu tersebut juga telah meluruskan logika hukum. Jika pada undang-undang sebelumnya Pemerintah lah yang harus menggugat Ormas untuk membubarkan mereka, Perppu ini telah mengembalikan keadaan yang lebih benar; sehingga Ormas lah yang semestinya menggugat jika merasa dirugikan dengan keputusan yang diambil Pemerintah melalui proses pengadilan.

Akhirnya, saya punya cukup alasan untuk menegaskan bahwa anggapan penerbitan Perppu No. 2 Tahun 2017 bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi telah “salah kaprah,” anggapan yang tidak berdasar. Barangkali, “kegaduhan” yang tengah terjadi belakangan ini karena hadirnya Perppu tersebut hanya satu bentuk “psywar,” kalau bukan karena “kelatahan,” mungkin mereka tidak benar-benar mengerti makna demokrasi.

Demokrasi tidak bisa dimaknai sebagai “kebebasan tanpa batas,” karena kebebasan tersebut dibatasi oleh kebebasan yang lainnya. Demokrasi juga bukan berarti membiarkan “pembajak demokrasi” bebas semaunya, sebab tujuan mustahil dapat dicapai ketika penghambat tujuan tumbuh subur dalam proses mencapainya.


Disampaikan dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema: “Meretas Ancaman Demokrasi di Indonesia: Respon Kaum Muda Terhadap Perppu No. 2 Tahun 2017 dalam Menangkal Gerakan Ormas Anti Pancasila,” kerjasama HIMMAH, GMNI, PMII dan GMKI Provinsi Sumatera Utara. Medan, 2 Agustus 2017.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s