Mahasiswa Sumut Bahas Perppu Ormas, Eko Marhandy: “Kehadirannya Mengembalikan Kewenangan Negara!”

Dilansir dari Medan Bisnis Online. Pemberitaan tanggal 4 Agustus 2017 dengan judul: "Mahasiswa Sumut Bahas Perppu Ormas." Baca langsung dari sumber berita.

MedanBisnis – Medan. Kalangan mahasiswa di Sumatera Utara (Sumut), dalam hal ini para pucuk pimpinan PMII, HIMMAH, GMNI dan GMKI berdiskusi membahas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), yang beberapa waktu lalu diterbitkan pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Diskusi dengan tema “Meretas Ancaman Demokrasi di Indonesia, Respon Kaum Muda terhadap Penerbitan Perppu No. 2 Tahun 2017 Guna Membendung Gerakan Ormas Anti Pancasila” itu digelar di Aula Kantor PW Al-Washliyah Sumut, Jalan Sisingamangaraha Medan, Rabu (2/8).

Nurul Yaqin Sitorus yang bertindak sebagai moderator di dalam pengantarnya mengatakan, terhadap perppu itu banyak pihak yang tidak setuju bahkan sampai mengajukan judicial review ke MK. Hal ini, menurut dia, merupakan wujud indahnya demokrasi melalui penyediaan wadah penyaluran aspirasi bagi pihak yang tidak setuju dengan kebijakan penguasa.

Diungkapkan Korwil PP GMKI Sumut-Aceh Lumbanbatu, soal perppu itu juga jadi bahasan Presiden Joko Widodo saat menerima para pengurus PP GMKI di Istana, Senin (31/7). Saat itu, kata dia, presiden mengungkapkan banyak yang menghina dan menganggapnya otoriter, padahal yang dilakukannya menjaga Pancasila.

Sedangkan Bobby Dalimunthe menegaskan, perppu tersebut tidak dimaksudkan untuk “melibas” satu organisasi saja. “Jika suatu saat PMII tidak ikut berkontribusi untuk membangun Indonesia, bahkan malah merongrong, silakan bubarkan PMII dengan perppu ini,” ujarnya.

Ketua PKC PMII Sumut itu juga menyatakan perppu tersebut belum sempurna, bahkan meninggalkan ancaman. “Mengapa? Karena ia hanya membubarkan ormas secara administratif, tidak membubarkan massa yang sudah didoktrin. Bagaimana mengantisipasinya? Kita maklum, di Indonesia ini sering ganti casing,” katanya.

Korda GMNI Sumut Charles Munthe menegaskan, soal mengawal Pancasila, GMNI lahir memang untuk mengawal Pancasila sehingga bagi GMNI tidak boleh ada ideologi apa pun untuk menggantikan Pancasila sebagai ideologi bangsa.

Narasumber dari Rumah Konstituen/Penggiat Isu-Isu Demokrasi, Eko Marhaendy MA, memaparkan kajian akademisnya tentang Perppu No 2 Tahun 2017. Dikatakannya, mengacu pada prinsip dasar ketatanegaraan bisa diasumsikan kehadiran perppu itu justeru telah meluruskan logika hukum, mengembalikan wewenang negara yang “terbajak” undang-undang sebelumnya.
“Pernyataan di atas saya tegaskan mengingat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 pun tidak mengharuskan pertimbangan hukum dan proses pengadilan bagi pemerintah untuk membubarkan ormas,” paparnya.

Namun, tidak semua sepakat mendukung Perppu No 2 Tahun 2017. Seorang peserta, Ahmad Yani, berpendapat kebijakan Presiden Joko Widodo itu salah karena menempatkan UUD 1945 sebagai asas ormas bersama Pancasila.

“Kalau dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 disebutkan Pancasila yang menjadi asas ormas, dengan ditambah UUD 1945 dalam pasal 1 Perppu Nomor 2 Tahun 2017, maka organisasi HMI pun terancam dibubarkan,” katanya. (irvan sugito)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s