BPJS Berpotensi Defisit 10 Triliun, Eko Marhaendy: Jauh Lebih Baik Dibanding “Membakar”

Dilansir dari Rumah Konstituen. Pemberitaan tanggal 1 November 2017.

Medan, Rumah Konstituen | Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dikabarkan bakal mengalami defisit sebesar 9-10 triliun rupiah pada tahun ini. Melansir Tribun, Wakil Presiden Jusuf Kala sempat melontarkan pernyataan di kantornya pada hari Selasa (31/10), bahwa Pemerintah sedang mempertimbangkan penyesuaian iuran yang dinilainya masih terlalu rendah.

23117073_972195759585592_5590893412166797314_o

Direktur Eksekutif Rumah Konstituen, Eko Marhaendy, berkomentar terkait wacana penyesuaian iuran itu. Menurutnya, defisit yang dialami BPJS Kesehatan tidak sebanding dengan penarikan subsidi BBM yang hampir mencapai 250 triliun rupiah.

“Itu jauh lebih baik dibading membakar uang!” ujarnya.

Eko menilai penarikan subsidi BBM yang dilakukan pemerintahan Jokowi-JK sejak 2014 lalu merupakan kebijakan kontra populis yang patut didukung agar anggaran sebesar itu tidak terbuang percuma sehingga bisa dialihkan ke sektor lain yang lebih bermanfaat bagi masyarkat.

“Ribuan triliun uang yang sudah dibakar untuk menyubsidi BBM, sejak Megawati sampai SBY, manfaatnya apa?” tanya Eko. “Bayangkan kalau uang sebanyak itu dialokasikan ke sektor pendidikan, infrastruktur, sebagiannya untuk kesehatan, mungkin sudah dari kemarin-kemarin pelayanan kesehatan kita semakin baik” terangnya.

Menurut Eko, sangat ironis jika defisit yang dialami BPJS Kesehatan harus diatasi dengan penyesuaian premi. 10 triluin masih terlalu kecil untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Mestinya bisa tiga hingga empat kali lipat jika dilihat rasionya terhadap penarikan subsidi BBM.

Eko sendiri menyadari bahwa saat ini Pemerintah sedang fokus pada pembenahan infrastruktur, bolehjadi pengalihan subsidi BBM lebih banyak terserap ke sektor itu. Akan tetapi menurutnya itu bukan alasan yang tepat untuk membebani masyarakat dengan kenaikan premi BPJS. Pemerintah semestinya bisa menekan pengeluaran yang tidak signifikan, bahkan terhadap subsidi BBM yang masih dianggarkan walaupun terbilang kecil.

Eko menyarankan agar Pemerintah meninjau ulang mekanisme penyaluran BPJS bagi pemegang kartu yang dibayarkan oleh Pemerintah karena banyak yang tidak tepat sasaran.

“Menjelang Pilkada kemarin (Kota Medan 2015), ada anggota keluarga saya yang dapat kartu BPJS tanggungan Pemerintah tanpa mendaftar, padahal mampu. Saya pindahkan ke kelas satu” terang Eko. “Yang seperti itu kan tidak tepat sasaran namanya, tidak berdasarkan survei dan pendataan yang valid” tambahnya lagi.

Selain itu, Eko juga mendorong Pemerintah untuk mengantisipasi “kecurangan rumah sakit.” Ia mengaku pernah mendapat informasi adanya rumah sakit yang memarkup tagihan untuk diklaim; ada “klaim bodong,” bahkan ada juga yang mencurigai permainan oknum BPJS dengan pihak rumah sakit.

“Memang semua informasi itu belum bisa dibuktikan. Tapi kan lebih baik antisipasi, membuat sistem yang transparan karena kita tidak bisa meminta orang untuk jujur, tapi sistem bisa memaksa mereka menjadi orang jujur.” pungkasnya [EMH].

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s