Menggagas Mekanisme Recall sebagai Hak Konstituen dalam Sistem Pemilu di Indonesia

Tulisan ini merupakan refleksi pasca pelaksanaan seleksi wawancara Bacaleg Partai Solidaritas Indonesia (PSI) gelombang ketiga pada tanggal 19 Nopember 2017 lalu; saya sendiri merupakan satu di antara banyak peserta yang mengikutinya. Berangkat dari tradisi politik yang telah “menciptakan jarak” antara pemilik suara dengan para wakilnya di Parlemen, saya mendorong penerapan mekanisme recall sebagai hak konstituen pada seleksi tersebut.

Persoalan justeru muncul pada mekanisme recall yang saya tawarkan. Menurut Zainal Arifin Mochtar, Dosen Hukum Tata Negara UGM yang turut dilibatkan sebagai dewan juri pada seleksi tersebut, mekanisme recall berkaitan erat dengan sistem kepemiluan. Mengingat recall memiliki relasi dengan “how to call” dan “how to recall,” maka sebagai hak konstituen mekanisme itu sulit diterapkan di Indonesia yang menganut sistem Pemilu Proporsional. Lagipula, sebagai negara kepulauan bukan hal mudah membagi Indonesia menjadi 560 distrik dengan sebaran penduduk yang tidak merata.

Lantas—meminjam pertanyaan dewan juri—sistem Pemilu seperti apa yang harus didorong untuk menerapkan mekanisme tersebut?. Keterbatasan waktu dalam sesi wawancara tersebut membuat penjelasan saya kurang tuntas sehingga saya merasa perlu menuangkannya ke dalam tulisan ini.

Mekanisme Recall dalam Sistem Pemilu di Indonesia

Saya mungkin sempat “terjebak” dengan menawarkan model federal untuk merespon kemusykilan pembagian Indonesia ke dalam 560 distrik (asumsi jumlah anggota DPR RI di Parlemen), betapapun model semacam itu pernah diterapkan dalam perjalanan sejarah di Negeri ini. Namun demikian, satu hal yang penting disadari, kondisi geografis tidak menjadi alasan yang “menghambat” penerapan mekanisme recall sebagai hak konstituen.

Mekanisme recall sendiri sebenarnya bukan produk baru dalam sistem Pemilu di Indonesia, persoalannya hanya terletak pada siapa yang berhak menggunakan mekanisme tersebut. Sejauh perjalanan sistem politik di Negeri ini, mekanisme recall merupakan hak yang dimiliki oleh partai politik untuk menarik (memberhentikan) anggotanya di Parlemen karena berbagai alasan.

Kasus Fahri Hamzah yang diberhentikan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) karena dianggap melakukan pelanggaran disiplin partai misalnya, merupakan contoh recall yang paling segar dalam ingatan. Pemberhentian tersebut telah menelurkan persoalan baru mengingat ia dipilih oleh 250-an ribu orang dari Nusa Tenggara Barat yang juga tidak dapat diabaikan begitu saja. Faktanya, sampai hari ini Fahri Hamzah masih mentereng sebagai anggota Parlemen “tanpa partai” dengan jabatan Wakil Ketua DPR RI.

Mekanisme recall sebagai hak partai politik pada gilirannya memunculkan berbagai spekulasi. Tradisi ini terbilang sudah berjalan cukup lama sejak terbitnya UU No. 10 Tahun 1966 hingga UU MD3 No. 17 Tahun 2014. Memang, pada UU No. 4 Tahun 1999 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD, hak recall partai politik sempat ditiadakan; tapi kembali dihidupkan melalui UU No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik yang dipertegas melalui UU No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD.

Spekulasi yang saya maksud dalam pernyataan di atas berkaitan dengan alasan penggunaan hak recall oleh partai politik serta kedudukan anggota partai yang menjadi “korban.” Dalam banyak contoh kasus penggunaan hak recall oleh partai politik sejak tahun 1970-an, alasan-alasan yang digunakan cenderung bersifat politis untuk “membungkam” suara-suara anggota Parlemen yang tidak sesuai dengan kepentingan elit partai; bukan karena dorongan menjawab aspirasi konstituen.

Melansir beberapa sumber, hak recall misalnya pernah digunakan Partai Golongan Karya (Golkar) untuk memecat Rahman Tolleng sebagai anggota DPR periode 1972-1977 dengan tuduhan keterlibatannya pada peristiwa Malari tahun 1974. Dengan alasan ketidaktaatan kepada partai, Partai Demokrasi Indonesia (PDI) juga pernah menggunakan hak recall terhadap beberapa anggotanya di DPR RI pada tahun 1977.

Pada tahun 1984, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) juga pernah mengusulkan recall terhadap 8 orang anggotanya yang duduk sebagai anggota DPR RI periode 1982-1987 betapapun ditanggapi dingin oleh pimpinan DPR ketika itu. Menyusul setelahnya, Sri Bintang Pamungkas pada tahun 1995 juga di-recall oleh PPP karena dianggap melakukan “dosa politik.”

Mekanisme recall sebagai hak partai politik dalam beberapa contoh kasus di atas bisa dimaklumi mengingat Indonesia masih menganut sistem Pemilu proporsional murni. Kasus lainnya yang lebih menarik justeru terjadi setelah reformasi bergulir, terutama pada Pemilu tahun 2009 setelah sistem Pemilu proporsional terbuka diawali pada tahun 1999. Hal yang paling substansif pada Pemilu 2009 adalah penggunaan mekanisme suara terbanyak untuk menetapkan anggota legislatif.

Dengan menggunakan acuan suara terbanyak pada Pemilu legislatif tahun 2009, sistem Pemilu Indonesia pada dasarnya mulai bergeser dari sistem proposional ke “semi distrik,” karenanya mekanisme recall sebagai hak partai politik tidak relevan lagi diterapkan. Bukan saja berkaitan dengan sifatnya yang rentan terhadap politisasi segelintir elit, tapi status dan kedudukan seorang anggota Parlemen ketika itu sudah benar-benar berbasis konstituen sehingga aspirasi pemilihnya patut untuk dipertimbangkan.

Mendorong Mekanisme Recall sebagai Hak Konstituen

Mencermati berbagai fakta yang diungkapkan pada deskripsi terdahulu, penerapan mekanisme recall sebagai hak konstituen pada gilirannya menjadi satu keharusan dalam sistem Pemilu di Indonesia. Saya sebut sabagai keharusan mengingat sistem Pemilu yang saat ini dianut di Indonesia dengan model “semi distriknya” sangat memungkinkan untuk menerapkan mekanisme tersebut.

Lebih dari itu, menerapkan mekanisme recall sebagai hak konstituen pada prinsipnya lebih menjunjung tinggi komitmen demokrasi dibanding menyerahkan hak tersebut kepada partai politik. Penegasan ini tidak bertendensi mengerdilkan peran besar partai politik sebagai pilar demokrasi, tapi hanya dengan mekanisme itu konflik kepentingan segelintir elit partai dapat dihindari.

Keharusan menerapkan mekanisme recall sebagai hak konstituen sendiri sebenarnya telah menemukan konteksnya dalam dinamika politik belakangan ini. Ambil saja contoh kasus Setya Novanto sejak menjabat Ketua DPR RI hingga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi pengadaan KTP elektronik. Tanpa mengabaikan hak konstitusionalnya melakukan pembelaan diri di hadapan hukum, ada banyak peristiwa yang membuat publik “gerah” dengan sikap dan prilakunya. Ketiadaan instrumen sebagai mekanisme untuk menarik “mandat rakyat” terhadap wakilnya di Senayan membuat mereka hanya diberi ruang untuk melakukan kritik, biar begitupun masih terancam “kriminalisasi.”

Ide dasar recall sebenarnya sangat sederhana, ia harus dipahami dalam kerangka hak konstitusional warga negara untuk menarik mandat terhadap wakilnya di Parlemen dengan alasan-alasan yang dapat dibenarkan. Tanpa perlu mengganggu sistem Pemilu yang sejauh ini telah diterapkan, mekanisme tersebut bisa didorong dengan tetap mempertahankan partai politik sebagai mediatornya.

Langkah pertama yang harus dilakukan tentunya mengamandemen UUD 1945 untuk memformalkan hak recall konstituen sehingga warga negara tidak terbelenggu dengan ancaman pencemaran nama baik ketika menggunakan hak recall-nya. Hak recall konstituen kemudian bisa diajukan kepada partai politik yang mengusung wakil terkait, baik melalui dewan pimpinan pusat maupun kantor-kantor perwakilannya di daerah. Ketentuan pengajuan recall harus diatur lebih dulu untuk menghasilkan tuntutan yang benar-benar memenuhi syarat.

Dengan mendorong mekanisme semacam ini, partai politik sesungguhnya tidak kehilangan “powernya” sebagai media yang mengantarkan seorang wakil rakyat. Dalam hal ini, partai politik dapat berperan sebagai salah satu lembaga recall yang memutuskan status mandat terhadap anggota parlemen berdasarkan tuntutan konstituen.

 Penutup

Akhirnya, tanpa perlu berdebat panjang mengenai sistem Pemilu yang dianut di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa penerapan mekanisme recall sebagai hak konstituen hanya membutuhkan komitmen partai politik mengingat sistem sangat memungkinkan untuk mendorong mekanisme itu. Menerapkan mekanisme ini hanya perlu bergeser sedikit saja dari tradisi recall partai politik yang cenderung mengabaikan aspirasi konstituen ke model recall yang diajukan berdasarkan tuntutan konstituen.

Sebagai partai politik progresif yang cukup berani mengambil langkah berbeda dari partai politik pada umumnya, PSI sejatinya dapat mengambil posisi sebagai partai pertama yang mendorong mekanisme ini untuk merawat demokrasi yang lebih sehat. Dengan model perekrutan calon legislatif yang lebih terbuka dan transparan, untuk sementara saya dapat menyimpulkan bahwa konstituen PSI merupakan konstituen yang partisipatif sehingga mekanisme semacam ini sangat tepat untuk diperjuangkan. Semoga….


Tulisan ini telah terbit di laman Rumah Konstituen pada tanggal 25 November 2017. Lihat di sini

Satu tanggapan untuk “Menggagas Mekanisme Recall sebagai Hak Konstituen dalam Sistem Pemilu di Indonesia

  1. tulisannya saya baca pelan-pelan bang,,tapi saya tetep bingung..
    tapi sebagai orang awam saya mikirnya begini..
    “jadi selama ini yang bisa memberhentikan para dewan yang terhormat itu hanya partai,,tapi nanti kalau sistem recall diterapkan,rakyat sendiripun bisa memiliki hak untuk memberhentikan anggota dewan yang dulu mereka pilih sebagai wakil mereka untuk menyuarakan hak mereka ketika pilkada berlangsung, dan dengan menggunakan sistem recall ini ketika masyarakat akhirnya memutuskan untuk tidak meneruskan si “A” sebagai wakil mereka dalam parlemen mereka dapat melakukan recall tanpa menimbulkan isu kriminalisasi, atau pencemaran nama baik, dll.”
    begitu bukan ya?

    Suka

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s