Eko Marhaendy Lulus Bakal Caleg PSI

Dilansir dari Detik News. Pemberitaan tanggal 16 Desember 2017 dengan judul: “Ini Nama-nama Bakal Caleg dari PSI.” Baca langsung dari sumber berita.

Jakarta – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengumumkan bakal calon legislatif (caleg) yang lolos seleksi untuk bisa maju pileg melalui partai mereka. Ini nama-nama mereka: Lanjutkan membaca “Eko Marhaendy Lulus Bakal Caleg PSI”

Menggagas Mekanisme Recall sebagai Hak Konstituen dalam Sistem Pemilu di Indonesia

Tulisan ini merupakan refleksi pasca pelaksanaan seleksi wawancara Bacaleg Partai Solidaritas Indonesia (PSI) gelombang ketiga pada tanggal 19 Nopember 2017 lalu; saya sendiri merupakan satu di antara banyak peserta yang mengikutinya. Berangkat dari tradisi politik yang telah “menciptakan jarak” antara pemilik suara dengan para wakilnya di Parlemen, saya mendorong penerapan mekanisme recall sebagai hak konstituen pada seleksi tersebut.

Lanjutkan membaca “Menggagas Mekanisme Recall sebagai Hak Konstituen dalam Sistem Pemilu di Indonesia”

Disdukcapil dan KPU saling “Lempar Bola” soal DPT berbasis KTP Elektronik, Eko Marhaendy: “Konflik Regulasi Membingungkan Publik.”

Dilansir dari Utamanews. Pemberitaan tanggal 10 November 2017 dengan judul: “Rumah Konstituen Sampaikan Pandangan Tentang ‘Konflik Regulasi’ dalam Dialog Publik Medan Jurnalis Club.Baca langsung dari sumber berita.

Medan Jurnalis Club (MJC) menggelar Dialog Publik bertajuk “Kisruh Ketiadaan Blanko E-KTP dan Nasib Pemilik Suara” di Medan Club kawasan Jalan Kartini Kota Medan, Kamis sore (9/11).

Lanjutkan membaca “Disdukcapil dan KPU saling “Lempar Bola” soal DPT berbasis KTP Elektronik, Eko Marhaendy: “Konflik Regulasi Membingungkan Publik.””

BPJS Berpotensi Defisit 10 Triliun, Eko Marhaendy: Jauh Lebih Baik Dibanding “Membakar”

Dilansir dari Rumah Konstituen. Pemberitaan tanggal 1 November 2017.

Medan, Rumah Konstituen | Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dikabarkan bakal mengalami defisit sebesar 9-10 triliun rupiah pada tahun ini. Melansir Tribun, Wakil Presiden Jusuf Kala sempat melontarkan pernyataan di kantornya pada hari Selasa (31/10), bahwa Pemerintah sedang mempertimbangkan penyesuaian iuran yang dinilainya masih terlalu rendah. Lanjutkan membaca “BPJS Berpotensi Defisit 10 Triliun, Eko Marhaendy: Jauh Lebih Baik Dibanding “Membakar””

Meretas Ancaman Demokrasi: Strategi Melawan Korupsi dan Intoleransi di Indonesia

Sekedar mengulang ingatan, sejarah demokrasi di Indonesia dalam pengertian yang paripurna sesungguhnya tidak dimulai sejak Negeri ini berdiri, melainkan jauh setelah masa itu. Hingga dua dekade pertama (1945-1965) sejak kemerdekaan Indonesia diproklamirkan saja, sistem ketatanegaraan seolah “tak kunjung usai mencari bentuk.”

Lanjutkan membaca “Meretas Ancaman Demokrasi: Strategi Melawan Korupsi dan Intoleransi di Indonesia”

Mahasiswa Sumut Bahas Perppu Ormas, Eko Marhandy: “Kehadirannya Mengembalikan Kewenangan Negara!”

Dilansir dari Medan Bisnis Online. Pemberitaan tanggal 4 Agustus 2017 dengan judul: “Mahasiswa Sumut Bahas Perppu Ormas.Baca langsung dari sumber berita.

MedanBisnis – Medan. Kalangan mahasiswa di Sumatera Utara (Sumut), dalam hal ini para pucuk pimpinan PMII, HIMMAH, GMNI dan GMKI berdiskusi membahas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), yang beberapa waktu lalu diterbitkan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Lanjutkan membaca “Mahasiswa Sumut Bahas Perppu Ormas, Eko Marhandy: “Kehadirannya Mengembalikan Kewenangan Negara!””

Salah Kaprah Perppu Ormas dan Problematika Demokrasi di Indonesia

Unduh: Versi Cetak | Bahan Tayang

Terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 sebagai pengganti Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) telah menelurkan persoalan baru; mengakibatkan pro-kontra di tengah masyarakat luas. Diskusi bertajuk “Meretas Ancaman Demokrasi di Indonesia: Respon Kaum Muda Terhadap Perppu No. 2 Tahun 2017 dalam Menangkal Gerakan Ormas Anti Pancasila” ini merupakan satu di antara wujud pro-kontra dimaksud.

Lanjutkan membaca “Salah Kaprah Perppu Ormas dan Problematika Demokrasi di Indonesia”