Meretas Ancaman Demokrasi: Strategi Melawan Korupsi dan Intoleransi di Indonesia

Sekedar mengulang ingatan, sejarah demokrasi di Indonesia dalam pengertian yang paripurna sesungguhnya tidak dimulai sejak Negeri ini berdiri, melainkan jauh setelah masa itu. Hingga dua dekade pertama (1945-1965) sejak kemerdekaan Indonesia diproklamirkan saja, sistem ketatanegaraan seolah “tak kunjung usai mencari bentuk.”

Lanjutkan membaca “Meretas Ancaman Demokrasi: Strategi Melawan Korupsi dan Intoleransi di Indonesia”

Salah Kaprah Perppu Ormas dan Problematika Demokrasi di Indonesia

Unduh: Versi Cetak | Bahan Tayang

Terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 sebagai pengganti Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) telah menelurkan persoalan baru; mengakibatkan pro-kontra di tengah masyarakat luas. Diskusi bertajuk “Meretas Ancaman Demokrasi di Indonesia: Respon Kaum Muda Terhadap Perppu No. 2 Tahun 2017 dalam Menangkal Gerakan Ormas Anti Pancasila” ini merupakan satu di antara wujud pro-kontra dimaksud.

Lanjutkan membaca “Salah Kaprah Perppu Ormas dan Problematika Demokrasi di Indonesia”

Kemerdekaan dalam Bingkai Nation State

Tulisan sederhana ini berangkat dari sebuah fakta bahwa akhir-akhir ini wacana Syariat Islam sebagai versus ideologi Pancasila – yang dalam pandangan tertentu dianggap sekuler – kembali diperdebatkan. Perdebatan bermuara pada satu tema besar: “Formalisasi Syariat Islam”, yang kemudian melahirkan dua kubu yang saling bertolak belakang; kubu Islamisme yang pro Syariat Islam dan kubu nasionalis yang menolak formalisasi Syariat Islam.

Lanjutkan membaca “Kemerdekaan dalam Bingkai Nation State”

Kontroversi Ahmadiyah: Kebebasan Beragama atau Penodaan Agama?

Penerbitan SKB Ahmadiyah ternyata belum dirasa cukup untuk mempertegas keberadaan Ahmadiyah di Indonesia. Padahal penerbitan SKB tersebut harus dibayar mahal mengingat insiden Monas oleh banyak kalangan dipersepsi sebagai stimuli disegerakannya penerbitan SKB tersebut. Uniknya, secara kebetulan SKB tersebut diumumkan persis sehari setelah Munarman, Panglima Komando Laskan Islam yang disinyalir bertanggung jawab pada insiden Monas, menyerahkan diri.

Lanjutkan membaca “Kontroversi Ahmadiyah: Kebebasan Beragama atau Penodaan Agama?”

Kebebasan Beragama dan Implementasi HAM di Indonesia

“Demokrasi tanpa kebebasan sipil”, demikian istilah yang melekat untuk Indonesia dengan iklim kehidupan sosial politiknya. Apalagi jika kita menyoroti kondisi kehidupan beragama, kebebasan agaknya merupakan sebuah “barang langka”. Karena melaksanakan sholat dua bahasa Usman Roy harus mendekam dalam penjara, perlakuan yang sama juga dialami oleh Lia Aminuddin sebagai pemimpin “komunitas eden” karena dianggap sebagai nabi palsu. Belum lagi teror fisik dan penyerangan yang dilakukan terhadap Jamaah Ahmadiyah, serta kasus terakhir yang belakangan ini menimpa Ahmad Mushadieq dengan ajaran al-qiyadah al-Islamiyahnya. Seluruh catatan-catatan fenomena tersebut menjadi bukti nyata bahwa Indonesia merupakan negeri yang belum cukup longgar terhadap kebebasan beragama. Padahal, Indonesia merupakan negeri pancasila yang mencerminkan “keanekaragaman” dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika-nya.

Lanjutkan membaca “Kebebasan Beragama dan Implementasi HAM di Indonesia”

Selayang Pandang Kebebasan Beragama di Sumatera Utara

Membincang Sumatera Utara dalam bingkai “kekebasan beragama” agaknya merupakan tema yang kurang menarik untuk dibicarakan. Sebab, boleh dikatakan Sumatera Utara masih “kondusif” untuk persoalan kebebasan beragama. Bahkan, beberapa tokoh agama – yang pernah penulis temui – menyebutkan bahwa Sumatera Utara boleh jadi merupakan satu-satunya daerah di Indonesia yang dapat dijadikan sebagai contoh masyarakat yang pluralis. Belum ditemukan kasus yang serius dalam masalah intoleran menyangkut persoalan kebebasan beragama di Sumatera Utara. Karenanya, tema kebebasan beragama di Sumatera Utara hanya menarik dibincangkan manakala yang ingin dilihat adalah tingkat kondusifitas kebebasan beragama itu sendiri.

Lanjutkan membaca “Selayang Pandang Kebebasan Beragama di Sumatera Utara”