Mengapa PSI?

akupsi112

PSI merupakan pilihan logis sebagai partai politik untuk memperjuangkan landasan konstitusional recall sebagai hak warganegara melalui fungsi DPR yang sandarkan pada tiga argumentasi.

Pertama, bahwa hambatan terbesar untuk mewujudkan recall sebagai hak warganegara adalah partai politik itu sendiri, mengingat hak tersebut telah “dimonopoli” melalui mekanisme PAW yang penggunaannya rentan terhadap kepentingan segelintir elit. Karenanya, landasan konstitusional recall sebagai hak warganegara hanya mungkin diperjuangkan melalui partai politik milik publik.

Sejak awal berdiri PSI telah berkomitmen menjadi partai politik milik publik yang bebas dari penguasaan elit tertentu. Dengan mekanisme “pembiayaan publik” yang dianut PSI, partai politik ini memberikan “peluang yang sama” terhadap seluruh warganegara untuk ikut ambil bagian menentukan kebijakan partai.

Kedua, hak recall warganegara akan efektif diperjuangkan melalui partai politik yang memiliki visi antikorupsi yang terukur untuk menghindari bias dari kepentingan antar-elit. Dalam hal ini PSI bukan hanya menjadi parpol yang sekedar memiliki visi, tapi berkomitmen menerapkannya melalui seleksi Bacaleg yang cukup ketat.

Melansir laporan Bawaslu RI, PSI merupakan satu-satunya partai politik yang tidak mencalonkan mantan terpidana korupsi sebagai Bacaleg sejak awal kontestasi (seleksi Bacaleg oleh KPU sebelum DCT). Disadari maupun tidak, prilaku itu kemudian diikuti oleh sedikit dari beberapa partai politik yang terdaftar sebagai peserta Pemilu 2019 setelah DCT.

Ketiga, PSI memiliki komitmen untuk menegakkan “kedaulatan rakyat” dengan memberikan ruang kepada publik untuk mengawasi anggota DPR-nya melalui e-parlement. Komitmen ini secara tidak langsung telah memuluskan jalan bagi peletakan prinsip dasar recall sebagai hak warganegara.


Link pintasan:

Dasar Pemikiran |  Jaminan Integritas | Dukung Saya! | Laporan Keuangan | Kembali ke Proposal