Dasar Pemikiran

10374448_10203911987914342_7604718227173367545_n

Problem yang seringkali ditemukan dalam proses demokratisasi di Indonesia adalah “kebutaan publik” terhadap hak dan tanggungjawabnya sebagai warganegara di panggung politik. Kondisi itu melahirkan “dampak domino” yang mengakibatkan iklim politik “kurang sehat.” Kondisi itu ditandai dari “ketidakpedulian” banyak orang pada persoalan politik, hingga terciptanya jarak yang cukup jauh di antara rakyat dengan para pembuat kebijakan, baik di level eksekutif maupun di level legistalif.

Relasi kekuasaan antara eksekutif dan legislatif di Indonesia untuk sementara waktu mungkin bisa dianggap memadai. Akan tetapi relasi tersebut menjadi “pincang” manakala dihubungkan dengan peran dan fungsi rakyat sebagai pemberi mandat.

Betapa tidak, secara konstitusional sistem Pemilu hanya menjamin hak rakyat untuk memilih wakilnya di Parlemen, namun tidak disertai dengan mekanisme menuntut pertanggungjawaban. Dalam rangka itulah “hak recall warganegara” penting diperjuangkan agar rakyat “berdaulat” terhadap anggota DPR sebagai wakilnya di Parlemen.

Hak recall warganegara dalam proposal ini dimaknai sebagai hak yang melekat pada rakyat untuk menuntut pertanggungjawaban wakilnya (anggota DPR). Tentu saja konsekuensi dari hak tersebut adalah keberdayaan untuk menarik kembali para wakil rakyat yang diutus ke Parlemen dengan mekanisme tertentu; termasuk hak untuk “menggantinya” dengan alasan yang dapat dibenarkan.

Dalam sistem Pemilu di Indonesia, hak tersebut cenderung dipadankan dengan “Pengganti Antar Waktu” (PAW) sebagai hak yang melekat pada partai politik. Padahal terdapat perbedaan signifikan antara hak recall warganegara dengan mekanisme PAW yang telah berjalan sejauh ini.

Sebagai hak yang hanya melekat pada partai politik, mekanisme PAW rentan terhadap kepentingan segelintir elit sehingga penggunaannya kerap “mengabaikan” aspirasi rakyat (konstituen) sebagai pemilik suara. Sebaliknya, hak recall warga negara sebagaimana dimaksud pada proposal ini justeru menjamin hak konstitusional rakyat untuk mengawasi wakilnya di Parlemen.

Sejak Pemilu tahun 2009, Indonesia sebenarnya tidak lagi menggunakan sistem Pemilu Proporsional Murni di mana rakyat hanya berkesempatan memilih partai politik. Akan tetapi sejak masa itu, Pemilu di Indonesia telah menerapkan sistem “Proporsional Terbuka” di mana rakyat turut memilih vigur calon legislatif. Dengan digunakannya sistem Pemilu Proporsional Terbuka sejak tahun 2009, seyogianya hak recall warganegara telah menemukan momentum untuk diterapkan; namun patut disesalkan bahwa momentum tersebut tidak disertai dengan iktikad elit politik untuk meletakkan landasan konstitusionalnya.

Berangkat dari dasar pemikiran di atas, saya maju sebagai Calon Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (Caleg DPR-RI) pada Pemilu tahun 2019 melalui Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Utara 1. Selain berupaya memperjuangkan landasan konstitusional recall sebagai hak warganegara, saya juga berkomitmen menjadi role mode (model) wakil rakyat yang siap dituntut pertanggungjawaban oleh konstituen jika terpilih nanti.


Link pintasan:

Mengapa PSI? | Jaminan Integritas | Dukung Saya! | Laporan Keuangan | Kembali ke Proposal